Minyak Dunia Turun, Pemprov Riau Berpikir Ulang

Minggu, 10 Januari 2016 23:08:41 757
Minyak Dunia Turun, Pemprov Riau Berpikir Ulang
Pekanbaru, inforiau.co - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mau tidak mau harus serius menangani masalah anjloknya harga minyak dunia. Bagaimana tidak, jatuhnya harga minyak itu membuat keuangan Pemerintah Riau kembang kempis. 
 
Tiga kali Asisten II Bidang Pereknomomian dan Pembangunan Pemprov Riau menyebut. "Terpaksalah kita kencangkan ikat pinggang,"kata Masperi kepada wartawan, Jumat (8/1/2015).
 
Hitung-hitungannya sangat jauh berbeda. Harga minyak saat ini masih bertengger di harga USD 30 lebih. Sementara dalah hitung-hitungan anggaran Pemerintah Provinsi Riau dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), asumsinya USD 60.
 
"Dari 60 dollar itu saja dana bagi hasil kita sudah dipotong sebesar empat triliun rupiah. Kalau hanganya hanya 30 dollar, seberapa besar lagi anggaran kita akan dipotong pusat. Kencangkanlah ikat pinggang," ujarnya.
 
Tentu saja, upaya mengencangkan ikat pinggang tidak cukup untuk mengatasi keuangan Riau yang dijatah semakin sedikit. Kata Masperi, salah satu langkah akan diambil, yakni memberdayakan BUMD. Saat-saat seperti inilah, Pemerintah Provinsi Riau menyadari bahwa peran BUMD Riau, penting.
 
Dia menyebutkan, bahwa saat ini BUMD Riau diminta tidak lagi memikirkan diri sendiri dalam meraup keuntungan. Harus ada gol utama, yakni bagaimana bisa memberi solusi untuk menopang keuangan pemerintah. Masalahnya, dari sembilan BUMD Riau, lebih 60 persen justru tidak memberikan kontribusi besar terhadap Pemerintah Provinsi Riau.
 
"Sekarang ini, kegiatan-kegiatan yang tidak penting itu akan kita tunda dulu. Salah satunya perjalanan dinas, seperti yang disebutkan Pak Plt kemarin. Pokoknya pelaksanaannya harus dilakukan efisiensi," katanya.
 
Menurut Masperi, Pemerintah tidak bisa mengambil patokan asumsi terendah dalanm perhitungan perencanaan anggaran sebelumnya. Sebab yang menjadi patokan adalah harga asumsi makro. Berdasarkan asumsi itu barulah bisa dikeluarkan angka rill yang diperoleh daerah untuk pendatan disektor Migas, karena selama ini, penganggaran keuangan daerah sangat bergantung pada besarnya DBH.
 
"Rillnya diharga 60 dollar, DBH kita sudah dipotong hingga 4 triliun rupiah. Upayanya tentu pemerintah bergantung ke BUMD. Makanya tak bisa lagi BUMD itu main-main. Harus untung," sambungnya. IR6 

KOMENTAR