Terbesar Sepanjang Sejarah
Jakarta, inforiau - Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) memperkirakan massa Aksi Bela Islam III pada 2 Desember akan memadati Lapangan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat. Bahkan diperkirakan lapangan silang Monas tidak akan cukup menampung massa. Pasalnya, seperti aksi sebelumnya banyak masyarakat daerah yang akan datang ke Jakarta.
"Kita perkirakan tidak kurang tiga juta, tetapi itu tergantung kondisi besok. Itu estimasi karena banyak yang semangat ini," ujar Wakil Ketua GNPF-MUI, Ustaz Zaitun Rasmin, usai melakukan rapat koordinasi dengan pejabat Polda di Mapolda Metro Jaya, Selasa (29/11).
Karena itu, kata dia, pihaknya dan Polda telah membahas antisipasi kedatangan jutaan massa aksi itu dalam rapat koordinasi tersebut. "Kita sudah antisipasi tadi, tempat-tempat di Monas pun diperkirakan bisa menampung banyak," ucap Zaitun.
Zaitun menuturkan, dalam rapat koordinasi itu dibahas tentang kesepakatan yang dibuat oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan MUI. Namun, dalam rapat tersebut lebih khusus membahas terkait masalah teknis.
"Jadi kita bahas penetapan arah kiblatnya, kita berkoordinasi dengan kementerian agama, terus bagaimana penyusunan SOP. Di mana penempatan orang-orang yang shalat, lalu kemudian di mana tempat bagian kesehatan, kalau ada orang-orang yang memerlukan bantuannya lewat mana, semua sudah diatur," kata Zaitun.
Zaitun menambahkan, untuk menyukseskan agenda doa dan dzikir bersama itu, pihaknya juga akan menyiapkan laskar yang akan bekerja sama dengan kepolisian. Namun, ia tidak dapat memastikan berapa jumlah laskar GNPF yang akan turut membantu pengamanan aksi tersebut.
"Ini kerja sama. Tentu terbesar di pihak kepolisian, tapi kita juga bantu. Saya belum bisa pastikan (personel laskar), kita lagi susun ini untuk melihat kebutuhan."
Sementara, sebagaimana dilansir republika.co.id, Wakapolda Metro Jaya, Brigjen Suntana mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum dapat memastikan berapa jumlah massa aksi yang akan ikut pada Aksi Bela Islam III. "Estimasi massa, juga sedang kita update. Panitia juga akan menyampaikan laporannya pada kita, jumlah massa," katanya.
Bagaimana Status Ahok?
Polisi saat ini sedang menunggu kelengkapan berkas kasus penistaan agama yang diduga dilakukan oleh Gubernur Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Polisi berharap kasus ini bisa diproses dengan cepat.
Alasannya, berkas itu sudah diserahkan ke Kejaksaan Agung (Kejagung) sejak Jumat (25/11) kemarin. Kabareskrim Polri Komjen Ari Dono Sukmanto mengatakan, berkas tersebut sedang diperiksa kelengkapannya oleh Kejaksaan, apakah sudah memenuhi syarat materil dan formilnya.
"Nanti begitu P21 (dinyatakan lengkap), kita bertanggung jawab untuk mengirim tersangka dan barang buktinya. Berapa lamanya, maunya kita lebih cepat lebih baik," ujar Ari pada wartawan di Polda Metro Jaya, dilansir republika.co.id Senin, (28/11) malam.
Ari menuturkan, pada saat berkas itu diserahkan, polisi juga meminta pada Kejagung untuk segera meneliti berkas kasus yang telah membuat heboh masyarakat tersebut. Jika pun masih belum dinyatakan lengkap, kata dia, maka polisi akan segera memperbaikinya sehingga kasus tersebut segera bisa disidangkan.
Ari menegaskan, pihaknya tidak berurusan dengan Ahok yang mencalonkan diri lagi di Ibu Kota. Kata dia, pihaknya hanya fokus pada kelengkapan bsrka tersebut. "Soal Pilkada silahkan (Ahok lakukan) kegiatan Pilkada. Sebab, urusan penyidik tanggung jawabnya merampungkan berkas ini saja," kata dia.
Sebelumnya, Ari Dono Sukamto telah mengumumkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) resmi menjadi tersangka dalam kasus penistaan agama. Pengumuman itu disampaikan di Rupatama Mabes Polri. "Meningkatkan status Basuki Tjahaja Purnama sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama," katanya, Rabu (16/11).
Sementara itu, Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Periode 2002-2006 Abdul Mu'ti berharap jangan sampai energi umat Islam tersedot hanya karena satu kasus kecil di DKI Jakarta yaitu kasus penistaan agama oleh Gubernur nonaktif Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok.
Menurut Mu'ti, kasus Ahok ini cukup dikawal Pemuda Muhammadiyah saja, tidak perlu langsung PP Muhammdiyah.
"Soal Ahok itu dicukupkan Pemuda Muhammadiyah aja, ya terlalu rendah kalau sampai Pimpinan Pusat Muhammdiyah yang turun. Ini menurunkan maqamnya Pimpinan Pusat Muhammdiyah," katanya di Tanwir Pemuda Muhammadiyah di Hotel Narita, Kota Tangerang, dilansir republika.co.id Selasa (29/11).
Menurut Mu'ti, hal ini penting untuk bangkitkan bersama-bersama para kader untuk berpikir strategis. Dia menilai, seharusnya tidak hanya kasus penistaan agama yang dikawal. Melainkan isu-isu strategis lain juga jangan sampai terlewatkan.
Sementara Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Pengurus Wilayah Sumatera Utara, Basir Hasibuan, membenarkan energi umat Islam tersedot pada kasus penistaan agama tersebut. Akan tetapi, menurut dia, sebenarnya energi umat Islam tidak akan tersedot jika Ahok yang sudah ditetapkan sebagai tersangka segera ditahan aparat kepolisian.
"Sangat betul, jangan sampai ini menggerus energi umat. Tapi kalau Ahok besok ditahan, maka ini tidak menjadi sesuatu hal yang menggerus energi umat," ujar Basir Hasibuan, ketua umum Pemuda Muhammadiyah Pengurus Wialayah Sumatera Utara.
Basir menilai aksi bela Islam yang dilakukan umat Islam di Indonesia itu merupakan hal yang wajar dilakukan di negara demokrasi. Karena hal tersebut merupakan aspirasi rakyat yang ingin disampaikan.*1/rpc/dtc/jpc
