Tingkatkan PAD, Satpol PP Riau Punya Wewenang Penindakan
Inforiau - Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Anggaran Daerah (PAD), Satpol PP Provinsi Riau tingkatkan koordinasi dengan OPD yang ada di lingkungan Pemprov Riau. Di antaranya, Bapenda Riau terkait perpajakan di lingkungan pemerintah yang terjadi penunggakan pajak.
Hal tersebut disampaikan Kepala Satpol PP Riau Drs Hadi Penandio, Senin (14/3/2022) di Pekanbaru. Dikatakannya, dalam upaya peningkatan PAD tersebut Satpol PP Riau juga punya wewenang atau satuan untuk penindakan. Sehingga seluruh OPD di Riau bisa minta bantu jika ada hal-hal yang tidak lancar sesuai aturan.
"Kita punya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dan kita juga memiliki kewenangan untuk menuntaskan permasalahan yang berhubungan pada PAD Riau," kata Hadi.
Ia juga menyampaikan, pihaknya juga sudah melakukan beberapa kegiatan yang meberikan masukan kepada PAD Riau. Seperti pemeriksaan kapal tangkap nelayan yang izinnya mati, setelah dilakukan penertiban saat ini sudah kembali melakukan perpanjangan.
"Untuk kapal tangkap ini, tahun sebelumnya ada sebanyak 26 kapal tangkap yang memperpanjang perizinan. Selain menambahkan PAD juga membantu kenyamanan nelayan untuk operasional," tutur Hadi.
Tidak hanya itu, Hadi juga menyampaikan terkait tunggakan pajak alat berat yang operasional di Riau. Sebelum ada penghapusan juga memberikan masukan pada PAD lebih kurang Rp 300-Rp 600 jutaan per tahun.
"Sesuai informasi pajak alat berat ini akan kembali diberlakukan. Ini akan terus kita bantu untuk pengawalan berjalan dengan lancar sesuai operasional di Riau," katanya.
Intinya, tambah Hadi, Satpol PP ini tugasnya tidak hanya pada tingkat pengamanan Perda atau membantu masyarakat dan lainya. Tapi juga bisa diberbagai bidang, khusunya di pemerintahan.
"Ini juga bisa menjadi pedoman bagi Satpol PP kita se-Riau, artinya kita tidak hanya masalah yang awan dilihat masyarakat tapi juga banyak hal lainya seperti peningkatan PAD ini," ujar Hadi.*
