Utamakan Program Prioritas Menyangkut Masyarakat Banyak
Pekanbaru, inforiau - Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di jajaran Kota Pekanbaru tak perlu bingung dalam memahami program prioritas yang harus diutamakan dalam penggunaan anggaran. SKPD paling tahu apa yang diutamakan, namun tetap harus memperhatikan manfaat bagi kepentingan masyarakat.
APBD Kota Pekanbaru sekarang memang terus berkurang akibat dari pemotongan anggaran dari pusat. APBD murni 2016 dahulu disahkan Rp3,1 triliun. Sementara, APBDP disahkan 23 September lalu Rp2,4 triliun.
Di tahun 2016, meski hingga akhir tahun realisasi anggaran diklaim untuk fisik mencapai 87 persen dan keuangan 85 persen, ketika mendekati akhir tahun realisasi sempat rendah. Hingga Oktober 2016 lalu realisasi dari APBD murni terdata untuk fisik baru 60 persen dan keuangan 48 persen. Sedangkan untuk APBD murni 2017, jumlah yang disepakati kembali turun menjadi Rp2,3 triliun.
Ini dikarenakan SKPD sendiri ragu untuk menentukan mana program yang harus dijalankan dan ditunda. Padahal Plt Wako Pekanbaru H Edwar Sanger SH MSi yang sedang menjabat sudah menegaskan program prioritas tetap diutamakan dan harus dijalankan.
Plt Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru Alek Kurniawan SP MSi, Jumat (06/01) lalu mengatakan bahwa, untuk penggunaan APBD 2017 program prioritas tetap diutamakan."Program prioritas itu yang terkait dengan masyarakat banyak. Tapi itu juga harus tahu rambu-rambunya," jelas Alek.
Diungkapkannya, salah satu yang termasuk prioritas itu adalah sarana dan prasarana untuk masyarakat. "Dalam standar penggunaan APBD, untuk sarana dan prasarana itu termasuk dalam belanja modal, itu 24 persen dari total APBD," jelasnya.
Kegiatan yang termasuk program prioritas juga sambungnya adalah Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) dan masjid paripurna. Meski pencarain anggaran untuk program tersebut sempat tersendat, Alek menyebut hingga kahir tahun semuanya selesai.
"Itu selesai kok. Karena keterbatasan dana kita ambil yang prioritas, seperti PMBRW kan itu fisik juga, ada parit tapi swakelola oleh masyarakat," terangnya.
Karena itu pula, agar apa yang terjadi di tahun 2016 tak terulang di tahun ini, mantan Kabag Humas Setko Pekanbaru ini meminta kepala SKPD tak perlu bingung.
"Kita minta tetap sesuai rambu yang ada. Kerjakan program yang menyangkut kepentingan orang banyak, entah itu jalan dan lain sebagianya. Yang tahu skala prioritas itu SKPD, termasuk pemberdayaan masyarakat dan pendidikan itu juga prioritas," tutupnya. rpc/iin
