Andi: Tetap Waspada
Selasa, 26 Januari 2016 23:04:26 1110
Pekanbaru, inforiau.co - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mencatat, setidaknya ada 1.200 organisasi masyarakat (ormas) yang berada di Riau. Namun tidak semuanya yang masih aktif atau memiliki surat keterangan terdaftar (SKT) yang masih berlaku.
Dari seribuan tersebut, hanya 150 ormas diantaranya yang memiliki SKT aktif. Namun sejauh ini, baik yang 150 maupun 1.200 tersebut, diklaim belum ada ditemukan ormas berpaham radikal.
Pelaksana Tugas Gubernur Riau, H Arsyadjuliandi Rachman, mengatakan, keberadaan dan aktivitas ormas tersebut terus dipantau.
"Kita bersama Polda Riau memiliki data lengkap. Aktivitas mereka juga terus dipantau. Laporan menyebutkan belum ada ormas yang berpaham radikal," ujar Andi Rachman.
Disampaikannya, yang menjadi sorotan saat ini adalah Ormas Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar). Untuk di Riau, ada dua Ormas Gafatar yang tercatat.
Pertama terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Riau. Surat keterangan terdaftarnya sudah habis sejak 23 Desember 2015 lalu. Meski begitu, 6 bulan sebelumnya, Gafatar Riau dikabarkan sudah membubarkan diri.
Kedua Gafatar Kota Dumai. Ormas ini masuk dalam peta pantauan Provinsi Riau. Karena berdasarkan SKT-nya, ormas tersebut masih aktif hingga 2018 mendatang. "Tetap sama, tidak ada aktivitas ke arah radikal," pungkas Andi.
Sejauh ini, baik Pemprov Riau, TNI-Polri telah menyebarkan tim untuk memantau sekaligus menindak lanjuti laporan akan dugaan-dugaan tindakan radikalisme.
Dua Keluarga Risau
Sementara itu DPRD Riau meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau berperan aktif menumpas Gerakan Fajar Nusantara atau Gafatar di Riau. Terlebih lagi, ada dua keluarga yang sedang risaukan nasib anaknya yang hilang berbulan-bulan ikut organisasi bermasalah tersebut.
"Pemprov mesti berperan aktif soal Gafatar ini, apalagi sudah ada masyarakat Riau yang disinyalir gabung dengan Gafatar," kata Taufik Arrakhman, anggota Komisi A DPRD Riau.
Menurutnya, Pemprov Riau pun tidak mesti melakukan penjemputan terhadap masyarakat Riau yang tergabung dalam Gafatar. Kendati pun disinyalir keduanya berada di Kalimantan.
"Ini bukan konteks bencana dan pulangnya mereka dalam kemauan mereka sendiri serta tidak perlu penjemputan seperti itu lah. Pun tidak perlu ada pemaksaan terhadap mereka, apakah mau pulang atau tidak," ungkapnya.
Kemudian sebutnya, jika masyarakat Riau yang dimaksud pulang ke Riau, maka penegak hukum diminta untuk selalu memberikan pengawasan dan pembinaan terhadap mereka. Ini juga menjadi tanggung jawab bersama.
"Jangan sampai mereka dikucilkan masyarakat. Mereka pulang menjadi hak mereka, asalkan jangan mempengaruhi masyarakat lain untuk gabung dengan mereka, ini yang tidak boleh," tutup politisi Gerindra ini.
Seperti yang diberitakan sebelumnya, sudah berbulan-bulan Wahyu Eko Prasetyo (27), warga Kecamatan Sorek, Kabupaten Pelalawan meninggalkan rumah. Pemuda lajang tersebut menghilang sejak ikut Gerakan Fajar Nusantara atau Gafatar pertengahan 2015 silam. Sejak September ia pergi dan hingga kini tak jelas keberadaannya.
“Adik saya kabarnya ikut ke Kalimatan lewat Jambi bersama anggota Gafatar lainnya di Jambi,” tutur Didik Supriyadi, abang ipar Wahyu kepada riauterkinicom di Pekanbaru, Senin (25/1/16).
Dituturkan Didik, bahwa adik iparnya tersebut meninggalkan rumah pada September 2015 dan terakhir mengontak keluarga pada November tahun lalu. Ketika itu, diminta agar keluarga tak menghubungi dia lagi.
“Dia bilang, kalau di tak menghubungi, berarti sehat-sehat saja. Sejak itu, tak pernah lagi kontak. HP-nya mati. Begitu juga facebooknya sudah tak aktif lagi,” tutur Didik.
Kerisauan serupa juga disampaikan Murniati, warga Jalan Paus, Gang Jambu, Pekanbaru. Putranya, David Zarkasi (23) sejak 14 Agustus 2016 meninggalkan rumah. Semula Murniati tidak tahu kalau anaknya gabung Gafatar.
“Saya tahu anak saya di Kalimtan ikut Gafatar saat kru TV One memberi tahu dan saya sempat bisa bicara langsung dengan anak saya lewat televise beberapa waktu lalu,” tuturnya. Rbc/Rtc
