APBD Siak 2016 Dipangkas Rp 500 Miliar

Siak, inforiau.co - Harga minyak mentah dunia semakin anjlok hingga di bawah USD30 per barel. Sebagai daerah produksi minyak di Provinsi Riau, Kabupaten Siak merasakan langsung dampak "terjun bebasnya" harga minyak mentah dunia tersebut. 

 

Buktinya, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Siak tahun 2016 yang disahkan sebesar Rp2,5 trilliun mengalami pengurangan hingga Rp500 miliar. Sehingga, anggaran belanja tak langsung (pembangunan, red) yang awalnya Rp1,1 triliun berkurang menjadi Rp600 miliar. Sejumlah program pembangunan di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terpaksa dihapus.

 

"Kondisi ini harus disikapi dengan bijak. Kita terpaksa lakukan rasionalisasi anggaran, kegiatan yang belum prioritas terpaksa dipangkas, kecuali yang berhubungan dengan pelayanan publik, tetap dilaksanakan. Kenyataan ini memang pahit, tapi kita tak bisa berbuat banyak, harga minyak mentah dunia semakin terpuruk hingga di bawah USD30 per barel," kata Bupati Siak Drs H Syamsuar MSi, Rabu (13/1/2016) malam.

 

"Tapi pagi kita sudah gelar rapat dengan semua kepala SKPD. Saya sudah instruksikan Bappeda untuk mengkaji kembali semua program yang akan dilaksanakan tahun ini. Kalau tak prioritas, dicoret saja," tegas Syamsuar.

 

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Siak, Yan Prana Jaya menjelaskan, pengesahan APBD Siak 2016 sebesar Rp2,5 triliun diasumsikan harga minyak mentah dunia sekitar USD50 per barel, sehingga diprediksi Siak menerima Dana Bagi Hasil (DBH) minyak sekitar Rp800 miliar. Namun kenyataannya, harga minyak mentah dunia terus mengalami penurunan hingga di bawah USD30 per barel, sehingga berpengaruh terhadap jumlah DBH yang diterima Siak.

 

"DBH yang kita terima tinggal Rp300 miliar atau berkurang Rp500 miliar dari prediksi awal sebesar Rp800 miliar. Sesuai instruksi Pak Bupati, anggaran pembangunan di masing-masing SKPD yang dinilai tak prioritas dipangkas," jelas Yan Prana.

 

Dia mencontohkan anggaran di Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Siak yang sudah ditetapkan sekitar Rp250 miliar lebih, terpaksa dipangkas hingga Rp100 miliar. "Sekarang anggaran di Dinas BMP tinggal Rp100 miliar. Tapi ada Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pemerintah Pusat untuk Dinas BMP Rp100 miliar, sehingga dapat menutupi kekurangan itu, meskipun tak semuanya," katanya.

 

Kendati demikian, Yan Prana memastikan program prioritas Pemkab Siak tahun 2016 untuk membangun infrastruktur di pedesaan tidak akan terganggu. Sebab, ada dana sekitar Rp400 miliar lebih yang dianggarkan Pemerintah Pusat melalui program Alokasi Dana Desa (ADD).

 

"ADD ini bisa membantu program Pemkab Siak untuk membangun infrastruktur dasar di pedesaan, ditambah dana dari APBD Siak," jelasnya. MAN