Dinsos Riau Terima Bansos Rp339 Miliar
Selasa, 24 Mei 2016 22:21:31 981

Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman bertukar cenderamata dengan pimpinan rombongan Komisi VIII DPR RI
Pekanbaru, inforiau.co - Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Riau menerima bantuan sosial (bansos) dari Pemerintah Pusat tahun 2016 sebesar Rp399.580.042.386 yang akan digunakan untuk Sembilan jenis bantuan.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinsos Riau, Syarifuddin saat ekpos dana bansos di hadapan Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Selasa (24/5) di Menara Lancang Kuning, Kantor Gubernur Riau di Pekanbaru.
Sembilan jenis bansos tersebut, diantaranya, program keluarga harapan (PKH), bantuan lanjut usia, bantuan disabilitas, bantuan beras sejahtera, bantuan kendaraan penanganan bencana, bantuan usaha ekonomi produktif (UEP), bantuan rumah tinggal layak huni (Rutilahu) dan bantuan hibah dalam negeri. "Bansos PKH kita berikan kepada 41.352 keluarga yaitu sebesar Rp94.376.135.000," ungkapnya.
Selanjutnya, bantuan lanjut usia diterima oleh 600 jiwa dengan total sebesar Rp1.440.000.000. Bantuan disabilitas diberikan kepada 115 jiwa dengan total sebesar Rp414.000.000. Bantuan beras sejahtera diterima oleh 227.656 keluarga dengan total sebesar Rp297.705.751.200.
Berikutnya, bantuan kendaraan penanganan bencana berwujud 15 unit yang senilai Rp3.694.156.186. Bantuan usaha ekonomi produktif (UEP) diberikan kepada 750 keluarga dengan total sebesar Rp1.500.000.000.Kemudian, bantuan rumah tinggal layak huni (Rutilahu) sebanyak 30 unit senilai Rp450.000.000 dan bantuan hibah dalam negeri.
Disemprot DPR RI
Sementara itu pada acara pertemuan yang sama Dinas Sosial Provinsi Riau mendapat kritikan pedas dari anggota Komisi VIII DPR RI. Wakil rakyat tersebut terlihat tidak puas atas penyampaian terkait masalah sosial dan angka kemiskinan di daerah ini yang dinilai tak relevan. Sebab, data yang disampaikan Kepala Dinas Sosial Riau Syarifuddin tidak sesuai dengan upaya-upaya yang dilakukan Pemda setempat.
"Mohon maaf data yang anda berikan dan apa yang disampaikan, jawabannya seperti anak SD (Sekolah Dasar)," kata Anggota Komisi VIII DPR RI, Rahayu Saraswati Djoyohardikusumo, saat kunjungan kerja membahas angka kemiskinan Riau.
Ia menyarankan, seharusnya data kemiskinan yang disampaikan sesuai dengan kondisi di lapangan sehingga pihaknya juga bisa memberikan masukan dan saran untuk menekan angka kemiskinan di Riau.
Sindiran tajam juga disampaikan Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Abdul Malik Haramain dalam kesempatan yang sama. Sebab bertambahnya angka kemiskinan akibat adanya peningkatan jumlah pendatang hanya sebagai kambing hitam.
"Saya rasa ini hanya kambing hitam. Saya dengar tadi jumlah kemiskinan di Riau juga karena adanya peningkatan jumlah penduduk miskin. Kalau itu kondisinya, artinya penduduk miskin melahirkan masyarakat miskin, makanya jumlah penduduk miskin di Riau bertambah," cetusnya menyindir.
Malik mengatakan seharusnya faktor yang lebih masuk akal kenapa penduduk miskin di Riau bertambah, apakah ada program Pemda Riau untuk mengentaskan kemiskinan di Riau, dan apakah ada target menekan angkat kemiskinan.
"Tadi disampaikan angka kemiskinan di Riau mencapai 562 juta jiwa dari jumlah penduduk Riau. Masuknya angka itu apakah langkah Pemda Riau, saya kira ini tak perlu dijawab, namun perlu direnungkan bersama," ujarnya menyarankan. AMN