Ditolak Banyak Kalangan, Pusat Malah Perpanjang PPKM Luar Jawa - Bali Lebih Lama
Pekanbaru, inforiau.co - Penerapan PPKM level IV yang membatasi kegiatan masyarakat dan penyekatan beberapa ruas jalan yang dilakukan pemerintah pusat sampai ke daerah-dareah telah diputuskan. Penerapan kebijakan ini tetap dilakukan meski mendapatkan penolakan dan kritik dari banyak kalangan, seperti DPRD Kota Pekanbaru yang berharap penerapan PPKM ini tidak lagi diperpanjang, karena selain dinilai tidak efektif juga banyak pelaku usaha di Pekanbaru yang menjerit.
"Dari awal kita tidak setuju pemberlakuan PPKM ini karena merugikan masyarakat, pedagang juga mengeluh ke kita tidak bisa berjualan lagi. Tidak hanya itu, penyekatan beberapa jalan juga menyusahkan masyarakat, jika alasan untuk menekan penyebaran Covid-19 cara ini kita nilai tidak efektif," cetus Fathullah, Senin (9/8/2021).
Terlebih lagi selama penerapan PPKM skala Mikro hingga PPKM Level IV ini, tidak ada perhatian khusus dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau atau Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru kepada masyarakat yang terdampak.
Menurut politisi Gerindra ini jika PPKM kembali diperpanjang, maka sama saja pemerintah menambah panjang beban masyarakat. Apalagi jika tidak diimplementasikan dan dilakukan pemgawasan dengan baik.
"Untuk mengantisipasi Covid-19 itu menindak orang-orang yang berkerumun, tidak memakai masker itu yang perlu di disiplinkan, dan saya kira lebih akurat lagi," cakapnya.
Anggota DPRD Kota Pekanbaru, Ruslan Tarigan juga mendesak Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru melakukan evaluasi terhadap penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Menurutnya penerapan PPKM selama hampir 3 pekan terakhir tidak memiliki efektifitas yang jelas, hal tersebut karena dalam penerapan PPKM angka kasus Covid-19 di Pekanbaru justru semakin meningkat.
"Buktinya angka positif Covid-19 naik terus, jadi apa yang darurat dan apa yang ditargetkan kalau angka Covid-19 naik terus," katanya, Selasa (27/7/2021).
Ditambah lagi dengan penerapan PPKM Level 4 ini menyebabkan banyak jalanan dan usaha non esensial yang ditutup, dari itu politisi PDI Perjuangan ini khawatir jika seperti ini terus masyarakat menjadi marah.
Selain itu dia juga menegaskan tim Satgas Covid-19 jangan hanya melakukan patroli terhadap para pelaku usaha kecil dan pelaku usaha yang melanggar protokol kesehatan. "Cari warga yang kelaparan. Berikan bantuan," tegasnya.
Ketua Komisi V DPRD Riau, Eddy Yatim menyebut penerapan Pembatasan Pergerakan Kegiatan Masyarakat tidak efektif. Penerapannya di Riau, katanya, lebih terasa dan lebih ketat waktu PSBB dibandingkan PPKM.
"Lebih efektif sewaktu PSBB ya, jadi ini kurang efektif (PPKM), dan tak signifikan menekan angka Covid-19," kata Edy Yatim, Jumat (23/7/2021).
Diketahui Pemerintah pusat sudah memutuskan untuk memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4, 3, dan 3 di sejumlah wilayah luar Pulau Jawa dan Bali mulai 10 sampai 23 Agustus.
"Sesuai arahan bapak presiden, khusus di luar Jawa-Bali akan diberlakukan perpanjangan dua minggu 10 sampai 23 Agustus," kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Senin (2/8).
Kebijakan yang diambil pusat ini tentu saja akan diikuti oleh pemerintah daerah seperti halnya Provinsi Riau dan Kota Pekanbaru.
