Gubernur Riau Diharap Perjuangkan DBH Sawit untuk Kesejahteraan Guru Honorer
Inforiau - Gubernur Riau Syamsuar saat ini tengah memperjuangkan masa depan tenaga honorer yang diisukan akan dihapuskan oleh Pemerintah Pusat.
Bentuk perjuangan itu disampaikan Syamsuar pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Bali beberapa hari yang lalu.
Dalam Rakernas tersebut, Syamsuar juga menyampaikan, nantinya bila diadakan tes pengangkatan agar diberikan keringanan bagi THL/honorer yang sudah lama mengabdi.
Sebab menurut Syamsuar, keberadaan guru dan tenaga kesehatan akan jadi penentu peningkatan kualitas SDM dan pelayanan kesehatan.
Wacana dan perjuangan yang dilakukan gubernur Syamsuar tersebut mendapat apresiasi dan terima kasih dari berbagai kalangan pelaku dan pemerhati pendidikan di Riau, diantaranya dari salah seorang guru honorer di Riau, Mitiar Hamid Kampai S.Pd.
Dari 98,031 tenaga pendidik dan kependidikan di Riau, sebut Mitiar, PNS hanya 42.466, honorer sebanyak 55.565 orang dengan rincian 11.779 orang GTT/PTT provinsi, 4.034 GTT/PTT kabupaten kota, 4.034 guru bantu pusat, 354 guru honorer sekolah 19,719 dan lainya 9,21 orang dan total keseluruhannya untuk guru honorer 55.565.
"Artinya kalau guru honorer digaji Rp 2.500.000 saja, hanya membutuhkan dana sebanyak Rp 138.912.500 dikali setahun atau 12 bulan hanya membutuhkan dana Rp 1.666,95 triliun. Dan kita hanya berasumsi DBH sawit Riau hanya Rp 2 Triliun dalan 1 tahun anggaran mudah-mudahan lebih," ujar matan ketua mahasiswa Kampar Pekanbaru ini.
Hal ini, sebut dia bisa didorong oleh Gubernur Riau melalui Prolegnas UU DBH sawit yang tengah dibahas di DPR RI.
"Apalagi salah seorang Anggota DPR RI asal Riau, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Abdul Wahid, dan ini lah momentum kita bersama untuk memperjuangkan DBH, dan payung hukum untuk pengajian honorer ini, yang selama ini belum terpayungi," tuturnya.*
