Gubri Sebut Riau Go I.T Mempermudah Dunia Pendidikan
Pekanbaru, inforiau - Rapat koordinasi kepala SMA/SMK, SLB Negeri Dan Swasta, pengawas se-Provinsi Riau digelar di Hotel Mutiara Merdeka 20 Desember 2016 dan langsung dibuka Gubernur Riau Ir. H. Arsyadjuliandi Rahman.
Kegiatan ini dilaksanakan dalam 2 tahap, yakni tahap pertama telah dilaksanakan tanggal 15 - 17 Desember 2016 yang lalu dimana diikuti oleh peserta dari 5 Kabupaten/Kota, yaitu Pekanbaru, Kampar, Kepulauan Meranti, Indragiri Hilir, dan Pelalawan, Komite Pengawas dan SLB. Dan tahap kedua yang berlangsung sekarang dilaksanakan pada tanggal 20 - 22 Desember 2016 dengan jumlah peserta 883 orang peserta yang berasal dari 7 Kabupaten/kota yaitu Rokan Hulu, Dumai, Siak, Kuantan Singingi, Bengkalis dan Indragiri Hulu.
Adapun peserta rapat koordinasi tahap II ini beerjumlah 883 orang dari kepala SMA/SMK negeri dan swasta yang terdiri dari Kepala SMK negeri: 80 orang, Kepala SMK swasta: 78 orang, Kepala SMA negeri: 168 orang, Kepala SMA swasta: 61 orang, Kepala tatausaha SMK N: 80 orang, Kepala tatausaha SMA N: 168 orang, Komite SMK negeri: 80 orang, dan Komite SMA negeri: 168 orang.
Adapun tujuan dari rapat koordinasi ini yaitu: 1. Memberikan informasi dan solusi prosedur mutasi kenaikan pangkat kenaikan gaji berkala guru dan tenaga kependidikan setelah diberlakukannya undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, 2. Mengetahui prosedur pembayaran gaji guru dan tenaga kerja kependidikan, 3.Pemberdayaan komite sekolah dalam pembiayaan pendidikan.
Gubri, Arsyadjuliandi Rachman menyampaikan komitmen Pemprov dalam pembangunan sarana prasarana yang akan menunjang dunia pendidikan, kesehatan dan kebutuhan masyarakat luas di Provinsi Riau, "Riau Go I.T untuk menjadikan teknologi sebagai sarana untuk mempermudah masyarakat Riau, termasuk dunia pendidikan," kata Gubri.
Sementara itu Kadisdikbud Provisi Riau Dr. Kamsol mengatakan peralihan tata kelola SMA/SMK dari pemerintah kabupaten/kota kepada Pemprov Riau resmi dilaksanakan pada Tahun 2017, sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negri No 123 dan Undang-undang Nomor 20/2014 tentang kewarganegaraan pengelolaan SMA dan SMK.
"Peralihan tata kelola Pendidikan ini tidak serta merta dilakukan, tentu ada proses dan tahapan yang harus dijalankan, dan pada saat sekarang semuanya sudah hampir rampung, mulai inventaris, persiapan dan serah terima dari pemerintah daerah," ungkapnya. IR
