Hendry Munief Dorong Revitalisasi Kampus UNRI di Dumai Berbasis Pendidikan Vokasi

Jakarta — Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS, Hendry Munief, menerima kunjungan aspirasi pimpinan Universitas Riau (UNRI) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta. Pertemuan ini secara khusus membahas rencana revitalisasi Kampus UNRI Dumai sebagai pusat pendidikan vokasi yang terintegrasi dengan kawasan industri.

Kunjungan itu terlaksana pada Selasa (11/11/2025) di ruang Fraksi PKS DPR RI. Hadir pula Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih, yang membidangi isu pendidikan dan memberikan pandangan strategis terkait pengembangan pendidikan vokasi di Indonesia.

Dalam dialog yang berlangsung hangat, rombongan UNRI memaparkan kebutuhan mendesak untuk memperkuat fasilitas pendidikan vokasi di Dumai. Letak Kampus Dumai yang berada di tengah kawasan industri dianggap strategis untuk pengembangan program vokasi yang langsung tersambung dengan kebutuhan tenaga kerja dunia usaha. Namun untuk mewujudkan hal tersebut, UNRI menilai diperlukan dukungan dari pemerintah pusat, terutama dalam proses penganggaran dan penetapan kebijakan.

Hendry Munief menyampaikan bahwa Komisi VII DPR RI memiliki kepentingan langsung dengan sektor industri, termasuk politeknik dan lembaga vokasi di bawah Kementerian Perindustrian. Apalagi Riau berbasis daerah industri memerlukan tenaga terampil yang ahli di berbagai sektor industri.

"Riau sudah menjadi provinsi berbasis industri. Migas, Perkebunan, Kehutanan, dan kelautan. Tentu memerlukan banyak tenaga terampil berbasis vokasi. Maka kita melihat kampus memiliki peran untuk menyiapkannya." kata Hendry Munief.

Karena itu, ia melihat inisiatif UNRI sejalan dengan kebutuhan industri nasional yang membutuhkan tenaga kerja siap pakai. Ia mencontohkan kunjungannya ke Politeknik STTT Bandung yang memiliki tingkat serapan lulusan mencapai 100 persen oleh industri.

“Dari 4.450 pendaftar, hanya 445 diterima, dan 100 persen diserap industri. Ini menunjukkan bahwa vokasi memang menjawab kebutuhan tenaga kerja secara nyata,” ungkapnya.

Hendry menilai potensi industri di Dumai sebagai salah satu faktor kuat mengapa kampus vokasi di wilayah tersebut perlu diperkuat. Menurutnya, pembangunan sarana dan prasarana vokasi tidak cukup hanya mengandalkan APBN, tetapi membutuhkan kolaborasi dengan pemerintah daerah dan perusahaan-perusahaan industri di Dumai melalui skema CSR.

“APBN bisa masuk lewat Komisi X dan Banggar, tapi harus ada kolaborasi Pemko, Pemprov, dan pelaku industri yang nanti menjadi pengguna tenaga kerja. Prodi yang dibuka harus spesifik sesuai kebutuhan industri Dumai atau Riau,” tegasnya.

Dalam pertemuan ini, Hendry dan Fikri sepakat bahwa proses revitalisasi Kampus Dumai harus dimulai dengan langkah-langkah yang terstruktur, mulai dari komunikasi intensif dengan LLDIKTI dan Dirjen Dikti, penyusunan proposal yang komprehensif, hingga keterlibatan industri sebagai mitra utama.

Merespons pemaparan tersebut, Abdul Fikri Faqih menegaskan bahwa pengembangan pendidikan vokasi harus ditempatkan dalam kerangka kewenangan pendidikan tinggi yang berada di pemerintah pusat. Ia menyampaikan bahwa semangat pemerintah daerah tidak akan cukup tanpa dukungan kebijakan kementerian yang relevan.

“Pendidikan tinggi itu kewenangan pusat. Pemerintah kota atau provinsi semangat seperti apa pun tetap harus ada sinyal dari kementerian. Karenanya langkah komunikasi harus jelas agar usulan ini tidak berhenti di tengah jalan,” ujar Fikri.

Ia juga menyoroti pentingnya arah vokasi yang benar-benar sesuai kebutuhan industri, bukan sekadar membuka program studi yang mengikuti tren. Menurutnya, keberhasilan vokasi sangat ditentukan oleh relevansi kompetensi yang ditawarkan, sebagaimana praktik baik yang telah ia lihat di Batam dan berbagai rujukan internasional.

“Di Riau, kalau bisa dikembangkan vokasinya itu lebih bagus. Dunia butuh tenaga terampil spesifik, bukan prodi-prodi yang hanya mengikuti tren tanpa terkait kebutuhan industri,” tegasnya.

Fikri menambahkan bahwa proses pengusulan revitalisasi kampus harus dikawal secara menyeluruh, baik melalui LLDIKTI, Dirjen Dikti, kementerian teknis, maupun jalur politik di DPR. Ia menekankan pentingnya memastikan seluruh pemangku kepentingan memahami urgensi program ini.

“Ketuk pintu semuanya. Kalau mereka sudah ‘iya’, barulah kita dorong dari aspek politik agar prosesnya tidak tersendat,” jelasnya.