Hore… BBM Turun Lebih Banyak
JAKARTA, inforiau.co – Akhirnya, pemerintah menunda rencana memungut uang rakyat melalui penjualan bahan bakar minyak (BBM). Pungutan dana ketahanan energi (DKE) yang kontroversial itu ditunda penerapannya. Akibatnya, harga BBM yang harusnya turun ‘setengah hati’ akhirnya bisa turun sesuai dengan harga keekonomian.
Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto perubahan harga BBM per 5 Januari 2016 ini akan disesuaikan dengan harga keekonomian. Karena itu tanpa pungutan untuk dana ketahanan energi dalam negeri.
“Ini sesuai dengan harga keekonomian. Maka harga , premium di luar Jawa, Madura dan Bali (Jamali) dari Rp 7.300 turun menjadi Rp 6.950. Sedangkan premium Jamali dari Rp 7.400 ke Rp 7.050,” ujar Dwi dalam jumpa pers di kantor kepresidenan, Jakarta, Senin (4/1).
Sementara itu, harga solar turun dari Rp 6.700 ke Rp 5.650. Kemudian harga kerosene tetap. Menurut Dwi, di luar yang ditetapkan pemerintah, Pertamina juga akan menurunkan harga produk-produk yang lain.
Untuk harga Pertalite turun Rp350 dari Rp8.250 ke Rp7.900. Harga Pertamax DKI dan Jawa Barat turun dari Rp 8.650 menjadi Rp 8.500. Sedangkan, harga Pertamax Jawa Tengah dan DIY turun dari Rp 8.750 menjadi Rp 8.600. Di wilayah Jawa Timur harga Pertamax turun dari Rp 8.750 jadi Rp 8.600.
Harga Pertamax plus DKI turun dari Rp 9.650 ke Rp 9.400. Harga Pertamina Dex DKI dari Rp 9.850 ke Rp 9.600. Sementara itu, harga solar nonPSO dari Rp 8.300 ke Rp 8.050.
“Untuk LPG 12 kg rata-rata nasional turun Rp 5.800 per tabung,” imbuhnya.
Sementara itu, untuk LPG 12 kg di wilayah Jabodetabek turun Rp 5.600 per tabung. Bright Gas 12 kg turun Rp 4.800 per tabung. Di wilayah Jabodetabek turun Rp 4.600 per tabung.
Dwi mengatakan harga Bright Gas 5,5 kg di wilayah Jabodetabek turun Rp 4.500 per tabung. Untuk Ease gas 9 kg di wilayah Jabodetabek turun Rp 5.000 per tabung. Ease gas 12kg turun Rp 6.000 per tabung dan yang berukuran 14kg turun Rp 8.000 per tabung. Dwi menambahkan, LPG 6kg rata-rata nasional turun Rp 2.000 per tabung.
“Harga ditingkat agen, sudah termasuk PPn, filling fee, dan transport fee SPBG, serta margin agen,” kata Dwi.
Sudirman Said: Kami Buat Payung Hukum Dulu
Penundaan penerapan pungutan dana ketahanan energi (DKE) pada pemberlakuan harga baru BBM awal 2016 ini, menurut Menteri ESDM Sudirman Said, karena pemerintah akan membuat payung hukum terlebih dulu untuk DKE sebelum diberlakukan.
"Waktu penerapan perlu ditata lagi. Kami siapkan segala sesuatunya, aturannya, kemudian implementasi harus melalui mekanisme APBN,” ujar Sudirman dalam jumpa pers di kantor kepresidenan, Jakarta, Senin (4/1).
Wacana adanya DKE itu sempat menuai kontroversi. Banyak kalangan yang mempertanyakan payung hukum untuk pungutan tersebut. Karena itu pemerintah memutuskan membuat payung hukum khusus.
Sudirman memperkirakan pembahasannya akan dilakukan pada sidang kabinet atau rapat terbatas tentang APBN-P. Pihaknya pun akan berkonsultasi dengan DPR. Tepatnya, Komisi VII.
"Jumlahnya terus kami hitung dan tata lebih lanjut. Waktu pelaksanaan akan menunggu proses penyusunan APBN-P. Dengan begitu menghindari berbagai kontroversi yang sudah muncul dan semuanya menjadi jelas,” kata Sudirman. (ir1/jpc)
