Isu Membangkang pada Negara Buntut Kasus Rafael, Ini Pandangan Ketua MUI
Inforiau - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cholil Nafis tak sepakat bila masyarakat tak mau membayar pajak gara-gara ada pegawai yang melakukan penyimpangan pajak.
Baginya, tindakan menolak bayar pajak sama saja membangkang terhadap negara.
Dia bicara demikian tak lepas dari kepemilikan harta jumbo pegawai eselon III Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo yang terkuak imbas kasus penganiayaan oleh anaknya, Mario Dandy Satriyo.
"Jangan gara-gara oknum pajak sampai masyarakat membangkang pada negara dengan menolak bayar pajak," kata Cholil dalam akun Twitternya @cholilnafis. CNNIndonesia.com sudah diizinkan untuk mengutip cuitannya tersebut.
Cholil berpendapat seharusnya oknum pegawai yang melakukan penyimpangan terhadap uang pajak ditindak secara hukum. Namun, ia menegaskan masyarakat tetap wajib bayar pajak sebagai bentuk ketaatan pada pemerintahan yang sah.
"Tapi masyarakat tetap wajib bayar pajak karena itu bagian dari ketaatan kepada pemerintahan yang sah," kata dia.
Baru-baru ini, mantan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj mengaku bakal menyerukan aksi tak bayar pajak jika Rafael Alun Trisambodo terbukti menyelewengkan dana pajak.
Said mengaku pernah menyerukan hal demikian saat menjabat sebagai Ketum PBNU pada 2012 silam, dan telah disepakati dalam Munas NU. Kala itu, seruan dikeluarkan Said lantaran PNS Ditjen Pajak Gayus Tambunan terbukti melakukan penyelewengan hingga memperkaya harta dirinya sendiri.
"Tahun 2012 bulan September, Munas ulama di pesantren Cirebon, waktu itu baru ada kejadian Gayus Tambunan, keputusan para kiai bahwa kalau uang pajak selalu diselewengkan NU akan mengambil sikap tegas warga NU tidak usah bayar pajak," kata Said saat hendak menjenguk korban penganiayaan Mario, David, di RS Mayapada, Jakarta Selatan, Selasa (28/2).*
