Kepala BNPB Rapat Koordnasi Dengan Kepala Daerah Se-Sumbar, Beri Arahan ini
Tanah Datar - Usai meninjau lokasi bencana alam Galodo di Tanah Datar, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, S. Sos, MM menggelar rapat dengan pihak terkait. Untuk memastikan progres mitigasi pasca bencana berjalan dengan baik.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, S. Sos, MM rapat dengan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, Bupati Tanah Datar Eka Putra, SE, MM, Kepala BMKG Prof Dwi Korita Karnawati, anggota DPR RI Jon Kenedi Aziz, dan pihak terkait lainnya di Gedung Indo Jalito, Selasa (14/5/2024).
Ikut hadir pada rapat tersebut beberapa Pejabat BNPB, Forkopimda Sumbar, Bupati Solok Epyardi Asda, Walikota Solok, dan Forkopimda Tanah Datar serta pimpinan OPD terkait lainnya.
Bupati mengungkapkan, data korban meninggal dunia sampai pagi berjumlah 22 orang, korban hilang 20 orang, rumah hanyut 16 unit, rumah rusak berat 74 unit dan ternak hilang sudah mencapai 3.030 ekor.
Ditambahkannya, bahwa saat ini yang dibutuhkan masyarakat selain akses jalan ke lokasi longsor juga logistik, pakaian, tenda dan alat untuk pembersihan material yang masuk ke rumah.
Menanggapi hal tersebut, Kepala BNPB Letjen Suharyanto mengatakan bahwa akan segera menyalurkan aneka bantuan bahan pokok, serta bantuan lainnya yang masih dibutuhkan masyarakat pengungsi.
“Untuk bantuan yang dibutuhkan masyarakat, supaya segera disalurkan kepada masyarakat pengungsi, sehingga betul-betul bermanfaat untuk mereka,” katanya memberi arahan.
Letjen Suharyanto juga meminta kepada pemda, agar memberikan data yang lebih terperinci, terutama kebutuhan tambahan yang diperlukan masyarakat.
"Tolong pastikan data kebutuhan masyarakat yang terdampak, mana yang butuh pampers dan lain sebagainya, kalau memang belum terbawa dari Jakarta, tolong segera lengkapi,” katanya.
Tak hanya itu, menurut Jendral Bintang Tiga itu, bagi masyarakat yang saat ini tinggal di pengungsian, BNPB menyediakan dana untuk ngontrak rumah sebesar Rp 500 ribu per Kepala Keluarga (KK).
“Untuk masyarakat yang terdampak ini ada namanya dana ngontrak, jumlahnya sebesar Rp500 ribu per Kepala Keluarga selama satu bulan,” katanya.
Sementara itu, Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati meminta pemerintah juga menyiagakan petugas kontrol baik itu melibatkan pemuka masyarakat ataupun dari aparat kepolisian dan TNI.
“Ya, kalau bisa ke depan daerah kita ini memiliki yang namanya petugas kontrol sungai, sehingga pertanda awal terjadinya bencana sudah bisa dideteksi, petugasnya bisa dari masyarakat ataupun anggota polisi dan TNI,” katanya.
Sedangkan Anggota DPR RI Jon Kenedi Aziz berharap agar penanganan dan bantuan untuk bencana di Sumatera Barat ini bisa segera di realisasikan dengan cepat.
"Kami berharap semoga realisasi bantuan segera dilakukan, tadi sudah kita sampaikan ke mitra kerja Kementerian Sosial, kita harapkan juga ada bantuan dari mitra Kemensos tersebut,” katanya. (Rls)
