Ketua MPR Nilai Penjelasan Sri Mulyani Tentang Utang Menyesatkan
Jakarta, Inforiau.co - Ketua MPR Zulkifli Hasan menyoroti persoalan utang pemerintah saat ini. Ia pun mengatakan jika Menteri Keuangan Sri Mulyani bersikap menyesatkan dalam menanggapi persoalan utang negara ini.
Sebelumnya Zulhas, sapaan Zulkifli, melontarkan kritikan soal cicilan utang pemerintah yang mencapai Rp 400 triliun pada tahun depan saat Sidang Tahunan MPR pada Kamis pekan lalu. Pernyataan Ketua Umum PAN tersebut dinilai Sri Mulyani bermuatan politis dan menyesatkan.
Menurut Zulhas, sebelumnya Sri Mulyani sendiri yang mengatakan, jika cicilan utang negara yang mencapai Rp 409 Triliun pada tahun depan, memberatkan anggaran di 2019 nanti.
"Yang menyesatkan itu menteri keuangan bukan ketua MPR. Ini MPR/DPR lembaga politik bukan lembaga sosial. jadi ngomong politik ya tempatnya. Kedua, catat Sri Mulyani bilang jumlah utang jatuh tempo Rp 409 triliun, pernyataan beliau loh di APBN 2018 akan memberatkan anggaran 2019 nanti," kata Zulhas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/8).
Menurut dia, beban cicilan utang tersebut akan diperparah jika kondisi mata uang rupiah yang kian melemah dari dolar AS. Hal itu, kata dia, bisa menambah beban pembiayaan utang tersebut.
"Pada pembayaran utang akan berat karena harus mencari sumber pembiayaan lain selain yang ada selama ini. Itu kata menteri keuangan. Kalau rupiah melemah nambah ini (beban utangnya), kalau rupiah melemah dolar menguat nambah dia," ujarnya.
Untuk itu, dia meminta Sri Mulyani menjelaskan persoalan secara hati-hati pada Presiden Jokowi. Terlebih, akibat dari banyak utang yang membuat pembangunan infrastruktur tertunda.
"Hati-hati jelaskan seterang-terangnya kepada Pak Presiden, infrastruktur banyak yang sudah ditunda, banyak. padahal itu program andalan Pak Jokowi berarti ada masalah kan?" jelasnya.
"Ada 500 item tidak boleh impor, dikurangi berarti ada masalah. Jadi sampaikan seadanya, jangan menyesatkan," imbuhnya.
Zulhas tak menampik bahwa jumlah utang tersebut juga dibebani pada masa pemerintahan sebelumnya. Namun, dia menegaskan bahwa sudah saatnya bisa diselesaikan pada pemerintahan saat ini.
"Ya terima itu, apapun terima tidak bisa kita salahkan masa lalu. Kewajiban pemerintah sekarang untuk selesaikan. Jadi menteri keuangan yang menyesatkan," pungkasnya. Kmp
