Nasib RTK Dinkes Kampar Makin Tak Jelas

Minggu, 22 Juli 2018 18:34:52
Nasib RTK Dinkes Kampar Makin Tak Jelas
Suasana Hearing antara perwakilan TB RTK dengan pihak DPRD Kampar dan Dinkes Kampar yang dilaksanakan pada Kamis (19/7/2018).

BANGKINANG, INFORIAU.co - Tenaga Bantu Rumah Tunggu Kelahiran (TB RTK) Kabupaten Kampar didampingi ratusan mahasiswa dari berbagai universitas di Provinsi Riau kembali mengadakan hearing dengan Anggota DPRD Kabupaten kampar di ruang Banggar, pada Kamis (19/07/2018).

Hearing yang pimpin langsung oleh Ketua Komisi 1 Repol, didampingi anggota H. Syahrul Aidi, Herniati, Zumrotun, Hendra Yani, Firman Wahyudi, H. Kasru Syam, Yuli Akmal, Muhammad Rizal Rambe, Yudi Rofali dan Iib Nursaleh.

Pertemuan itu juga dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan Nurbit, Kasatpol PP Hambali, Kapolres Kampar yang diwakili Kabag Ops Kompol Franky Tambunan dan Kapolsek Bangkinang Kota Iptu Era Maifo.

Nasib Tenaga RTK belum diputuskan dalam hearing Komisi I dan II DPRD Kampar, Kamis (19/7/2018). Hearing berakhir tanpa solusi.

Anggota DPRD Kampar yang hadir dalam hearing memberi pendapat beragam terkait persoalan RTK. Ketua Komisi I, Repol yang memimpin hearing, mendesak Kepala Dinas Kesehatan, Nurbit agar memberi solusi terkait uang transpor yang dituntut Tenaga RTK.

"Terhadap tuntutan Tenaga RTK. Apa solusi yang mau diberikan? Kita cari formulanya," tandas Repol. Terhadap permintaan Repol, Nurbit tak bisa memberi keputusan.

Pendapat hampir senada dikemukakan legislator Ketua Komisi II, Zumrotun, Wakil Ketua Komisi I, Yuli Akmal dan anggota Komisi I, Hermiati. Mereka mendesak agar Kepala Dinas Kesehatan dan pejabat yang terlibat dalam perekrutan Tenaga RTK sebelum dipimpin Nurbit dihadirkan dalam hearing.

"Kepala Dinas yang lama harus dihadirkan di sini," tegas Hermiati. Politisi Partai Golongan Karya ini meminta agar penjelasan dari pejabat Dinkes yang lama didengar untuk mengetahui dasar perekrutan Tenaga RTK dan pembiayaannya.

Nurbit tampaknya tidak begitu menanggapi desakan itu. Hearing tersebut memang mengundang mantan Kepala Dinas Kesehatan, Haris dan pejabat yang terkait dalam perekrutan Tenaga RTK. Namun mereka tidak hadir.

Sekretaris Komisi II, Hendra Yani menyimpulkan jika polemik Tenaga RTK muncul karena pemahaman tentang implementasi RTK antara pejabat Dinkes sekarang dan yang lama. Oleh karena itu, Ketua DPC PPP itu menyarankan agar aturan tentang RTK diuji.

"Kita harus mendengar langsung penjelasan dari Kementerian Kesehatan. Sekalian perwakilan dari Tenaga RTK juga ikut," ujar Hendra Yani. Penjelasan yang didapat dari Kemenkes, kata dia, dijadikan referensi untuk mengambil keputusan terkait nasib Tenaga RTK.

Hearing itu ditunda sampai 30 Juli. Forum menyepakati agar status Tenaga RTK dikaji sebelum keputusan diambil.

Sebelumnya, Sekretaris Gerakan Pemuda Patriotik Indonesia (GPPI) Kampar, Ryan yang mendapingi Tenaga RTK dalam hearing, mengungkap bahwa dana Jampersal tahun 2018 telah dianggarkan sebesar Rp. 7,6 miliar. Ia menilai, tuntutan Tenaga RTK yang meminta tunjangan transport sejak Januari dapat dibayarkan. (hen/ma)

KOMENTAR