Organda Bahas 5 Isu di Pekanbaru

Pekanbaru, inforiau.co - Pekanbaru menjadi tuan rumah pelaksanaan Musyawarah Kerja Nasional I Organisasi Angkutan Darat (Organda) yang akan dilangsungkan selama tiga hari mulai 29 hingga 31 Mei 2016 besok di Hotel Pangeran, Pekanbaru. Selama di Riau, peserta Mukernas akan membahas lima isu penting terkait keberlangsungan usaha angkutan umum, dan juga peraturan baru yang harus disosialisasikan pada pengusaha angkutan.

 

Dikatakan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Organda, Adrianto Djokosoetono di Pekanbaru, isu yang akan dibahas adalah pertama masalah migrasi pengusaha angkutan dari badan usaha perseorangan menjadi berbadan hukum. Sudah bukan rahasia lagi, bahwa sampai sekarang masih banyak pengusaha berbadan usaha perseorangan yang masih enggan bermigrasi. 

 

"Semua menyangkut konsekuensi biaya yang harus dibayar saat mereka bermigrasi. Misalnya saja soal pembayaran Bea Balik Nama dari badan usaha perorangan ke badan usaha berbadan hukum dan kewajiban perpajakan yang mengikuti," jelasnya. Oleh karena itu pada Mukernas pertama ini Organda mengharapkan ada sebuah regulasi tegas pemerintah yang meringankan. Misalnya proses gratis dan nol biaya untuk pengurusan migrasi tersebut. 

 

Kemudian yang kedua, menyangkut keberlanjutan usaha pengusaha angkutan. Apapun modanya, baik itu angkutan antar provinsi ataupun angkutan kota dalam provinsi, serta angkutan kota dibutuhkan sebuah usaha yang berkelanjutan. Tentu cara ini, lanjutnya, membutuhkan bantuan dari pemerintah seperti "Public Service Obligation" (PSO). Harapan Organda dengan itu operator jasa angkutan tidak lagi tergantung pada fluktuasi permintaan seperti halnya yang dilakukan terhadap Badan Usaha Milik Negara ataupun Daerah. "Dengan itu, pengusaha angkutan juga akan bisa lebih berkonsentrasi terhadap pelayanan baik dalam hal jangkauan, kelayakan dan harga terjangkau. Kita perjuangkan kesetaraan," ungkapnya.

     

Isu ketiga dikatakannya adalah meminta pemerintah untuk lebih serius untuk memerangi jasa angkutan ilegal. Seperti diketahui, di beberapa daerah banyak usaha angkutan legal yang mati suri dikarenakan menjamurnya usaha angkutan ilegal yang minim biaya. "Karena seperti diketahui pada kenyataannya biaya di usaha transportasi legal sangatlah tinggi," imbuhnya.

     

Keempat, untuk memberi rasa aman pengusaha angkutan, khusus untuk jasa angkutan barang harus ada regulasi menyeluruh dari pemerintah agar pengusaha bisa lebih berkelanjutan. Sehingga tidak terjadi kompetisi yang tidak sehat sesama pengusaha. Kelima yang tak kalah penting menurut  Adrianto adalah mengenai kewajiban pengusaha angkutan terhadap dukungan dan kepedulian terhadap pada keselamatan dan keamanan pada jasa angkutan. Beberapa poin yang harus diperhatikan adalah kesiapan armada, sumber daya manusia, sistem pendukung, infrastruktur, dan regulasi.

 

Ketua Organda Terlama

 

Sementara itu, Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman dalam pembukaan Mukernas mengungkapkan bahwa ayahnya mungkin merupakan ketua organisasi tersebut di Riau dan mungkin yang paling lama di Indonesia. "Kami juga dari sini, Ayah saya Ketua Organda Riau. Mungkin Ketua Organda yang paling lama," katanya seperti dilansir Antarariau.

 

Seperti diketahui pria yang akrab disapa Andi Rachman ini merupakan putra H. Abdul Rachman Syafei dan Hj. Asma Hasan asal Minangkabau. Ayahnya merupakan pengusaha transportasi yang memiliki PO Bus Sinar Riau. 

 

Dalam kesempatan itu dia meminta pada pengusaha transportasi di Riau untuk memanfaatkan helatan ini sebagai tuan rumah karena ada Dirjen perhubungan Darat, Kakorlantas Polri, dan tentunya Petinggi dari Organda tingkat pusat. Selain itu, katanya, saat ini, Riau mulai membangun ke daerah pesisir untuk merangkai pulau-pulau melalui pelabuhan. Fokus ke situ karena berhadapan langsung dengan negara tetangga.

 

Sementara itu, Ketua Organda Riau, M. Nasir mengatakan mukernas diadakan setahun sekali. Agendanya berupa evaluasi, penentuan program kerja nasional., dan tentunya silaturahmi. Para peserta terdiri dari 25 orang dari Dewan Pimpinan Pusat, 66 Dewan Pimpinan Daerah, 117 peninjau yang sudah datang, dan masih ada 225 lagi. ANT