Pemprov Masih Ingin Terbangkan RAL

Pekanbaru, inforiau.co - Sejumlah pemegang saham PT Riau Air Line (RAL) ? telah mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk segera menyelesaikan masalah yang melanda perusahaan jasa penerbangan plat mereh itu.

 

"Selain Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Pemerintah dari Kepulauan Riau dan Nias juga sudah ada menghubungi Pemprov Riau untuk menanyakan soal kelanjutan PT RAL," kata Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau, Syafrial kepada wartawan, Rabu (24/8).

 

Terkait pertanyaan beberapa pemegang saham, Syafrial mengaku pihaknya belum bisa menjawab. Tapi yang pasti masalah BUMD segera diselesaikan karena tidak hanya RAL yang harus diurus, hampir semua BUMD Riau bermasalah.

 

Kata Syafrial, persoalan BUMD telah menjadi sorotan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), namun BPK fokus melakukan kajian terhadap audit PT RAL. "Dari semua BUMD yang dilakukan audit investigasi oleh BPK, RAL menjadi fokus mereka," katanya.

 

Syafrial mengatakan,  satu-satunya cara menyelesaikan persoalan RAL pemerintah harus mendatangkan Direktur Utama PT RAL yang hingga saat ini belum ada kabar. Berbagai upaya untuk melakukan pertemuan dengan pimpinan perusahan penerbangan plat merah ini sudah dilakukan, namun tetap tidak direspon. "Yang pasti kita mendesak agar mereka segera melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk menyelesaikan masalah yang saat ini membelit perusahaan itu. Kita mau RAL ini bisa dibenahi," ujarnya.

 

Masih kata Syafrial, BPK sendiri sudah teken MoU untuk melakukan audit investigasi untuk mengkaji tentang pembinaan yang diberikan pemerintah terhadap BUMD. Termasuk diagnosa assesment yang dilakukan. Untuk PT RAL menjadi hak fokus dalam pengkajian BPK dibanding BUMD lain.

 

"Mau tak mau kita harus panggil direkturnya untuk mendudukkan masalah ini, agar ketemu akar masalahnya. Untuk Manager Operasional RAL kemarin sudah kami panggil. Dia juga memberikan jawaban yang umum saja. Tapi dia bersedia untuk memfasilitasi mempertemukan pemerintah dengan direktur," tandasnya. 

 

Seperti diberitakan sebelumnya, Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman masih belum ingin berbicara banyak soal segudang masalah yang dialami oleh Badan Usaha Milih Daerah atau BUMD PT Riau Air Line (RAL). Sempat beredar kabar juga, bahwa Pemerintah Provinsi Riau masih enggan menutup perusahaan itu.

 

Usai rapat Paripurna Istimewa di DPRD Provinsi Riau beberapa waktu lalu Andi Rachman berkilah, bahwa kabar tersebut tidak benar. "Siapa yang bilang begitu. Masalah RAL itu ada banyak BUMD lain yang terlibat. Dan banyak juga pemegang saham dari kabupaten/kota," katanya.

 

Atas dasar itulah, kata dia, pemerintah ingin duduk bersama terlebih dahulu dengan para pemegang saham. Termasuk ada beberapa BUMD lain yang juga bertanggungjawab terhadap masalah yang membelit RAL. "Kita tidak bisa bahas RAL sekarang, karena masih ada banyak yang harus diselesaikan," tambahnya.

 

Andi Rachman juga tidak bisa memberikan jaminan kapan pastinya masalah yang membelit perusahaan plat mereka itu akan dilangsungkan. Namun keinginannya, dia akan menyelesaikan masalah tata kelola BUMD lain terlebih dahulu, baru fokus mengurus masalah RAL.

 

"Tidak bisa kita paksakan BUMD ini harus diselesaikan. Karena ada banyak BUMD lain yang juga tersangkut dalam masalah ini. Sementara untuk BUMD yang terlibat itu juga masih bermasalah dan terus dilakukan evaluasi. Makanya diselesaikan BUMD ini dulu baru kita fokuskan ke RAL-nya," ujar Andi Rachman. AMN