Rangkap Jabatan antara Ketua PGRI dan Ketua Parpol, Misharti Minta Arahan PB dan PW PGRI

Kampar, Inforiau.co - Polemik rangkap jabatan yang menyeret nama Wakil Bupati Kampar sekaligus Ketua PGRI Kampar, Dr. Hj. Misharti, S.Ag. M.Si , mendapatkan kejelasan. Saat ini Misharti sedang menunggu arahan dari Pengurus Besar (PB) dan Pengurus Wilayah (PW) PGRI.

‎Meski mendapat sorotan terkait posisinya yang juga menjabat Ketua DPC PDI Perjuangan Kampar, Misharti tetap menempatkan aturan organisasi sebagai prioritas.

‎Sebelumnya pada Sabtu (29/11/25) advokat Tony Chaniago, SH. mengingatkan Wakil Bupati Kampar Misharti yang saat ini merangkap Ketua PGRI Kampar dan Ketua PDI Perjuangan Kampar. Menurut lulusan Fakultas Hukum Inilah ini praktik itu menyalahi aturan AD/ART PGRI yang melarang pengurus terafiliasi dengan partai politik.

‎Namun alih-alih defensif, Misharti memilih langkah elegan dengan mengajukan permintaan arahan resmi kepada PB PGRI Pusat dan PW PGRI Riau, sebagai bentuk penghormatan terhadap aturan organisasi.

‎“Saya sudah meminta arahan PB dan PW PGRI, dan kini menunggu keputusan resmi. Sebagai Ketua PGRI saya tetap profesional, tidak pernah mencampurkan organisasi dengan jabatan politik,” tegas Misharti melalui keterangan resminya pada Minggu (30/11/25).

‎Misharti dipilih secara aklamasi dan bawa energi baru bagi PGRI Kampar. Pengurus menegaskan bahwa Misharti dipilih secara aklamasi karena dianggap sebagai figur yang mampu membangkitkan PGRI Kampar.

‎“Awalnya Bu Misharti tidak ada niat menjadi ketua. Tapi kami butuh figur kuat seperti beliau. Dan hasilnya terbukti, geliat organisasi langsung terasa,” ujar salah satu pengurus.

‎Pengurus itu menyebutkan, dalam waktu singkat, berbagai kegiatan besar berhasil digerakkan seperti, Upacara HUT PGRI dan HGN dengan kehadiran lebih dari 2.000 peserta, terbesar dalam sejarah PGRI Kampar. Kemudian ada juga pemberian piagam penghargaan kepada pensiunan guru, bentuk apresiasi yang belum pernah digagas sebelumnya, program pengobatan gratis bagi anggota dan masyarakat.

‎Dia turut memastikan bahwa Misharti tidak pernah membawa agenda politik dalam rapat maupun kegiatan organisasi. “Beliau selalu bicara tentang kemajuan PGRI, bukan politik. Komitmennya jelas untuk guru,” tegas seorang anggota.

‎Ketua LKBH PGRI Kampar, Mardoni, S.H.I., M.H., mengaku bahwa pemilihan Bu Misharti dilakukan sebelum menjabat pengurus partai. Dari sisi legalitas, Mardoni menegaskan bahwa pemilihan Misharti sebagai Ketua PGRI Kampar dilakukan jauh sebelum dirinya masuk ke struktur partai politik.

‎“Saat terpilih, Bu Misharti adalah pendidik, dosen, dan kepala daerah. Jadi tidak ada pelanggaran pada saat proses pemilihan berlangsung,” jelasnya.

‎Ia juga menyebut bahwa langkah Misharti meminta arahan PB PGRI merupakan wujud kepatuhan aturan dan kerendahan hati.

‎“Kalau PB PGRI nanti menyatakan ketua harus mundur, Bu Misharti akan legowo. Beliau tetap memperjuangkan PGRI walaupun tidak sebagai ketua, karena niat awalnya memang untuk kesejahteraan guru,” tambah Mardoni.

‎Menunggu keputusan PB PGRI, Misharti Tetap Fokus Bekerja untuk Guru

‎Hingga kini, keputusan resmi dari PB PGRI dan PW PGRI Riau belum diumumkan. Namun di tengah isu yang bergulir, Misharti tetap menjalankan roda organisasi dan pemerintahan sebagaimana mestinya.