Rendah, Hanya 5,47 Persen
Kamis, 07 April 2016 20:13:46 811
Pekanbaru, inforiau.co - Realisasi fisik triwulan pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau 2016 baru mencapai 5,47 persen dengan realisasi keuangan capai 4,48 persen.
Jika dibandingkan antara jumlah anggaran dan targetnya, capaian tersebut dinilai masih sangat rendah. Untuk itu, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diminta segera melakukan pelelangan.
"Masih devisiasi dari 15 persen yang ditargetkan, tapi kalau dibandingkan tahun lalu jelas jauh sekali pergerakkannya. Kalau tahun lalu itukan belum ada apa-apa, pokoknya sejak saya dilantik April 2015 lalu. Intinya SKPD harus terus melakukan progresnya, kejar target," ungkap Asisten I Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdaprov Riau, Masperi, Rabu (6/4) di Pekanbaru.
Saat ini, proyek tercatat sudah berada diangka Rp3,5 triliun. Ada sekitar Rp2 triliun lagi yang belum masuk ke Rencana Umum Pengadaan (RUP).
"Capaian triwulan kedua nanti harus dijustifikasi kembali dengan memasukan anggaran kekurangan sebesar 10 persen. Jadi 10 persen kali 3 bulan, bagi 3, target hari ini. Persen, ditambah 3,5 persen. Jadi target yang harus dicapai setiap bulannya sebesar 8,5 persen," jelasnya.
Plt Gubri Awasi Kinerja SKPD
Sementara itu Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman tak segan-segan akan mengambil tindakan tegas memutasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bekerja lamban. Sembari tahap per tahap berjalannya realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau 2016, SKPD penerima anggaran besar akan menjadi perhatian khusus untuk dievaluasi.
"Semua SKPD dievaluasi, termasuk saya ini. Plt Gubri sudah pernah menyampaikan kalau SKPD yang akan dievaluasi bagi SKPD yang memiliki anggaran belanja modal besar tapi terkadang tidak konek dengan bawahannya," ungkap Asisten II Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setdaprov Riau, Masperi.
Menurut Masperi, wajar saja apabila penerima anggaran besar menjadi perhatian evaluasi karena SKPD tersebut membelanjakan uang pemerintah dengan jumlah yang lebih besar dibandingkan SKPD lainnya. Namun, ia juga tidak menampik bahwa dalam proses realisasinya juga membutuhkan waktu yang lebih lama daripada SKPD penerima modal yang sedikit.
"Anggaran yang diterima kan besar, wajar kalau dievaluasi. Bagaimana kok serapannya rendah, tetapi penerima anggaran besar ini juga dimaklumi jika triwulan pertama ini belum capai target, karena pelaksanaannya programnya juga banyak aturannya. Berbeda dengan yang anggarannya kecil, jadi tidak bisa disamakan," tutup Masperi.
Larang SKPD Rapor Merah Dinas Keluar Kota
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman, akan memantau kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) nya, dalam upaya realisasi serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau tahun 2016 ini. Ia tidak akan mentoleransi lagi kepala SKPD yang malas dan lamban dalam bekerja.
"Inilah yang kita sesalkan. APBD sudah kita sah kan, tapi masih ada juga yang tidak maksimal menjalankan programnya. Serapan APBD jadi rendah karena kepala SKPD masih ada yang lambat dalam bekerja," ungkap Plt Gubri.
Dalam penggunaan APBD Riau 2016 ini, Plt Gubri yang kerap disapa Andi Rachman itu pun mewanti-wanti seluruh SKPD agar konsisten dan serius menjalankan program kerjanya. Bahkan ia mengaku telah mengantongi catatan khusus SKPD rapor merah.
"Saya mengawasi kinerja semua kepala SKPD. Bagi yang belum tuntas pekerjaannya, jangan melakukan perjalanan dinas keluar kota. Tidak akan diizinkan," tegasnya. Grc/Ir
