Riau Pemprov Sudah Kucurkan Rp904 Miliar

Pekanbaru, inforiau.co - Dalam kurun waktu selama 13 tahun berjalan, Pemerintah Provinsi Riau telah mengeluarkan dana sebanyak Rp904 miliar. Dana itu dikucurkan kepada sembilan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Riau. Angka ini berdasarkan rangkuman data di Biro Ekonomi Setdaprov Riau sejak tahun 2002 hingga 2015.

 

Untuk PT Bank Riau Kepri sejak pertama berdiri sampai saat ini telah dikucurkan dana sebesar Rp419 miliar. Kucuran dana untuk perbankan milik daerah ini paling besar dibanding BUMD lainnya. Sedangkan jumlah deviden yang dihasilkan Rp1,08 triliun dengan total aset perusahaan hanya Rp19,7 triliun per Desember 2015.

 

Dari data tersebut, juga dipaparkan untuk penyertaan modal kepada PT Pembangunan Investasi Riau (PIR), yakni sebnayak Rp124 miliar. Sedangkan sumbangsih melalui deviden hanya Rp5,7 miliar, dengan aset sebanyak Rp322 miliar per Desember 2015.

 

Untuk PT Permodalan Ekonomi Rakyat (PER), total penyertaan modal yang sudah dikucurkan oleh Pemerintah Provinsi Riau sebanyak Rp80 miliar. Sedangkan devidennya hanya Rp15,8 miliar dengan total aset yakni sebanyak Rp93 miliar.

 

PT Sarana Pembangunan Riau (SPR), dikucurkan anggaran pemerintah sebanyak Rp51 miliar dengan sumbangsih deviden sebanyak Rp10 miliar dan aset perusahaan Rp153 miliar.

 

Sementara untuk penyertaan modal terhadap PT Bumi Siak Pusako (BSP) sebesar Rp45 miliar dengan deviden sebesar Rp200 miliar. "Untuk aset, BSP bukan BUMD milik Riau. Pemprov Riau hanya memiliki sekian persen saham di perusahaan itu," kata Kepala Biro Ekonomi Setdaprov Riau, Syafrial, Kamis (25/8).

 

Selanjutnya untuk PT Jamkrida sejak pertama berdiri sampai saat ini, Pemprov Riau telah kucurkan modal sebanyak Rp25 miliar. Sedangkan deviden yang dihasilkan hanya Rp3,7 miliar dengan total aset sebesar Rp29 miliar.

 

PT Riau Pertoleum, Pemprov Riau sudah mengucurkan modal sebanyak Rp7,2 miliar. Sementara devidennya hingga saat ini masih kosong, dengan kata lain perusahaan yang bergerak dibidang perminyakan ini belum memberikan deviden apapun. Sedangkan untuk jumlah aset, perusahaan ini memiliki aset sebangak Rp663 juta.

 

Untuk PT Riau Air Line (RAL), pemerintah sudah mengucurkan dana sebanyak Rp149 miliar lebih. Sejak berdiri tahun 2007, PT RAL baru memberikan sumbangan deviden sebanyak Rp655 juta, dengan total aset sama sekali tidak tercatat di Biro Ekonomi Setdaprov Riau. Terakhir, Pemerintah Provinsi Riau juga menanamkan modalnya ke PT Askrida sebesar Rp1,2 miliar. Sumbangan devidennya sebanyak Rp2,2 miliar.

 

Pemerintah Provinsi Riau akan memberlakukan sistem keterbukaan informasi terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Melalui sistem ini publik bisa memantau langsung cara kerja BUMD dalam mengembangkan perusahaan plat merah itu.

 

"Sistemnya terintegritas. Semua informasi tentang BUMD di Riau akan rangkum dalam satu website. Mulai dari deviden, berapa asetnya, bagaimana kinerjanya, termasuk hasil RUPS nantinya juga akan dirangkum dalam website tersebut," kata Kepala Biro Ekonomi Setdaprov Riau Syafrial, Kamis (25/8).

 

Dalam sebuah pertemuan rapat koordinasi tentang evaluasi dan pemberdayaan BUMD tersebut, yang berlangsung di Hotel Premier Pekanbaru itu juga dilakukan pakta integritas untuk akuntabilitas pengelolaan BUMD di Riau berbasis GCG.

 

"Pemerintah harus melakukan ini dan mendesak BUMD kita untuk terlibat dalam sistem berbasis IT. Langkah ini kami harapkan bisa menekan masalah yang selama ini mendarah daging ditubuh BUMD kita. Setidaknya dengan sistem terintegrasi berbasis IT ini, tidak ada lagi yang ditutup-tutupi. Dan semua hasil kerja BUMD akan bisa dipantau oleh publik," tambahnya.

 

Pemerintah Riau mencatat, untuk total keseluruhan BUMD di Riau punya aset sebanyak Rp20,3 triliun lebih per Desember 2015. PT Bank Riau Kepri punya aset sebanyak Rp19,7 triliun lebih. PT PIR dengan jumlah aset sebanyak Rp322 miliar, PT PER punya aset Rp93 miliar lebih, PT SPR Rp153 miliar lebih, PT Jamkrida Riau punya aset sebanyak Rp29 miliar dan PT Riau Petroleum memiliki aset sebanyak Rp663 miliar lebih. Satu lagi BUMD Riau hingga saat ini tercatat tidak memiliki jumlah aset yang jelas, yakni PT Riau Air Line (RAL).

 

Sementara itu Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdaprov Riau, Masperi menyebutkan, sudah ada beberapa BUMD Riau yang menyatakan diri siap untuk terlibat langsung dalam sistem ini. Namun demikian, BUMD Riau tetap harus diberikan pembinaan terlebih dahulu, agar sistem kerja mereka dalam pengelolaan semakin baik.

 

Dua juga menyebutkan, sekian banyak masalah yang dihadapi oleh BUMD Riau menjadi salah satu indikator mengapa sistem terintegrasi berbasis IT ini harus dilakukan. Selama ini, menurut Masperi seperti dimuat bertuahpos, manajemen pengelola perusahaan milik pemerintah itu hanya fokus memberikan laporan pelaksanaan perusahaan kepada pemegang saham saja.

 

"Nah, kedepan ini semuanya akan disatukan salam website. Supaya mereka lebih hati-hati lagi dalam bekerja. Secara umum nantinya perusahaana milik pemerintah ini akan bekerja tidak hanya diawasi oleh pemegang saham tapi juga masyarakat. Sebab dana modal yang dikucurkan oleh pemerintah sumbernya juga dari publik," tambahnya. BP