Serapan APBD Riau Hanya Diangka 60%, Dibawah Capaian Nasional
Pekanbaru, Inforiau - Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Ahmad Hijadzi membuka Rapat Kordinasi (Rakor) Implementasi Regional Persiapan Sistem informasi Keuangan Daerah (SIKD) dan E-Audit tahun 2016 yang diadakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di Hotel Grand Central Pekanbaru Jalan Jendral Sudirman, Pekanbaru, Rabu (12/10).
Ia mengungkapkan bahwa, berdasarkan pasal 391 ayat 1 UU No. 23 tahun 2014 yang berbunyi, pemerintah daerah wajib memberikan informasi daerahnya yang terdiri atas informasi pembangunan daerahnya, dan informasi keuangan daerah. Sehubungan dengan itu, dipandang perlu diadakan rapat tersebut untuk menjadikan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan," Informasi yang di berikan pemerintahan daerah harus memenuhi beberapa prinsip-prinsip, diantaranya, akurat, relevan, dan dapat dipertanggung jawabkan," kata dia.
Ia juga mengajak semua elemen yang hadir dalam rakor tersebut sebagai ajang mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam penerapan peningkatan kualitas layanan penyediaan data APBD kepada masyarakat. Sekaligus mendorong akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Sementara itu, Kasubdid Sistem Informasi Dukungan Teknis Pelaksanaan Anggaran Daerah dari Kemendagri, Subagyo mengatakan serapan belanja daerah Riau sangat rendah, masih berada dibawah pencapaian nasional, begitu juga dengan kabupaten/kota masih dibawah rata-rata,"Seharusnya ini menjadi perhatian yang serius, kenapa bisa terjadi, tahun ini serapan belanja Riau hanya 60%, itu dibawah pencapaian nasional". ungkap Subagyio. MG2
