APBD Rohil 2017 Turun Jadi Rp1,2 Triliun

Senin, 18 Juli 2016 22:20:24 501
APBD Rohil 2017 Turun Jadi Rp1,2 Triliun

Rokan Hilir, inforiau.co - Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir tahun 2017 diperkirakan Rp1,2 triliun. Angka ini turun dibanding 2016 dengan total Rp2,02 triliun. Penurunan ini akibat imbas menurunnya Dana Bagi Hasil (DBH) minyak dan gas.

"APBD Rohil 2017 memprihatinkan, meskipun tahun belum berakhir namun jumlahnya hanya berkisar Rp1,2 triliun. Dana ini diluar dari Dana Alokasi Kusus," kata Pelaksana tugas Sekretaris Daerah Rohil, Surya Arfan, di Bagansiapiapi.

Dia merincikan, jumlah Rp1,2 triliun tersebut digunakan untuk belanja tidak langsung dan biaya rutin diantaranya gaji pegawai sebesar Rp618 miliar, Alokasi Dana Desa (ADD) Rp100 miliar, Dana Hibah Rp20 Miliar dan Bansos Rp13 miliar.

Dengan demikian untuk biaya rutin mencapai Rp751 miliar, sementara sisa dana berjumlah Rp449 miliar dan akan kembali dikeluarkan untuk gaji honorer mencapai Rp183 miliar. Sedangkan Rp266 miliar hanya digunakan untuk program.

"Jadi tahun ini dan 2017 memang sangat memprihatinkan. Kendalanya tetap disebabkan berkurangnya dana perimbangan dari dana bagi hasil minyak dan gas, karena turunnya harga minyak dunia," kata Sekda.

Dia menekankan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk memprioritaskan kegiatan yang belum selesai dan sudah diprogramkan Detail Enginering Design (DED).

"Kami juga sudah menggelar rapat terkait APBD Perubahan 2016, ditegaskan bahwa tidak ada penambahan dana sepersen pun dari APBD murni, karena tidak adanya dana yang bisa ditambah," katanya.

Dalam rapat itu juga dibahas persoalan banyaknya jumlah honorer sehingga belanja tidak langsung, rutin menjadi membengkak setiap tahunnya.

"Tenaga honorer jadi persoalan dan semuanya mencakup baik itu honorer SKPD, termasuk kegiatan lapangan seperti petugas kebersihan Dinas Kebersihan, Pariwisata jumlahnya sebesar Rp76 miliar," jelasnya.

Menghadapi persoalan ini semua honorer akan dievaluasi ulang, baik petugas kebersihan maupun honorer SKPD yang tidak efektif akan dirumahkan.

"Makanya Bupati menekankan akan ada honorer yang tidak efektif akan dirumahkan sementara, mengingat kondisi keuangan kita yang sangat kritis," tuturnya. ARC

KOMENTAR