Dampak Tindakan Zalim Pemerintah Pusat Tunda Salurkan DBH Berlanjut
Pekanbaru, Inforiau.co - Pemerintah provinsi (Pemprov) Riau akan melakukan rasionalisasi anggaran 2018. Tak tanggung-tanggung, angka yang masuk rasionalisasi jumlahnya ratusan miliar.
Rasionalisasi terpaksa dilakukan karena panyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) Migas oleh Pemerintah Pusat ditunda. Kondisi ini berimbas terhadap kondisi keuangan daerah dan pembayaran kegiatan tahun 2018.
Apakah rasionalisasi itu akan menyentuh anggaran DPRD Riau juga? Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Ahmad Hijazi.
"Semua itu kita tahu yang punya palu DPRD, mereka yang mau mengetok berapa yang akan dirasionalisasi. Tapi kita tetap menyampaikan," katanya, Sabtu (18/8/2018).
Menurutnya, dalam tatanan ini yang diperlukan pemahaman, penghayatan dan rasa terhadap rasionalisasi. Tentu hal itu harus dengan kesadaran, itu yang paling utama.
"Kita di internal (Pemprov Riau) juga membangun kesadaran itu. Contoh, semua kegiatan yang bisa ditiadakan seperti ATK dan sejenisnya kita rasionalisasi. Yang paling penting itu rasa," ungkapnya.
Ahmad Hijazi menyatakan, kalau defisit anggaran itu menjadi kondisi yang tak bisa dihindari, karena ada banyak faktor-faktor keterpaksaan yang dialami Pemprov Riau.
"Tatkala target pendapatan tak tercapai, dan kita punya dana bagi hasil tak disalurkan. Ini sesuatu hal yang tidak bisa kontrol, dan ini tak bisa kita hindari," cakapnya.
Di tengah kesulitan yang dihadapi, lanjut Ahmad Hijazi, pihaknya sudah berusaha mengejar kinerja, target dan semuanya. "Dulu kita ini semua kewalahan merealisasi anggaran, dihujat-hujat tak bisa kerja. Tapi dalam kurun waktu dua tahun kita sudah bisa membalikkan kondisi itu," cakapnya.
"Bisa kita lihat sekarang semua pembangunan seperti jalan dan jembatan terus berjalan, tapi ternyata sekarang kita dihukum dengan tunda salur. Makanya dalam situasi seperti ini semua pihak harus mengerti kondisi pemerintah saat ini," ujarnya. Cko
