Jakarta, inforiau.co - Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldi Jusman, Selasa (5/4) membuktikan niatnya untuk datang ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk berkonsultasi terkait dana eskalasi yang tengah hangat bergulir di kalangan dewan.
 
Noviwaldi terlihat terburu-buru memasuki gedung KPK di kawasan Kuningan, Jakarta, sekitar pukul 11.00 WIB. 
 
Meski banyak kerumunan wartawan di anak tangga depan pintu masuk gedung KPK, tak satu pun yang mengetahui siapa Noviwaldi Jusman. Noviwaldi pun langsung masuk mengisi buku tamu seraya masuk ruangan sebelah kiri penerima tamu.
 
Noviwaldi yang mengenakan kemeja batik biru bermotif dan celana warna hitam langsung memasuki gedung KPK dengan tergesa-gesa. Sambil membawa tas ransel berwarna hijau.
 
Noviwaldi yang akrab dipanggil Dedet itu tanpa basa-basi tak menghiraukan saat disapa seorang wartawan. Tak banyak komentar yang keluar dari mulut Noviwaldi ketika ditanya akan melaporkankan masalah apa ke KPK.
 
"Saya cuma konsultasi. Nanti saja ya? mohon maaf," jawab Dedet-sapaan akrabnya.
 
Noviwaldi sebelumnya mengaku melaporkan ke KPK, untuk berkonsultas terkait masuknya dana eskalasi di APBD Perubahan 2015. Kasus ini sempat heboh, setelah beberapa anggota dewan mengajukan hak angket.
 
Noviwaldi merasa, tuduhan wakil rakyat mengarah padanya. Padahal dia sendiri juga tidak mengerti soal masuknya anggaran pembayaran utang daerah sebesar Rp220 miliar tersebut.
 
"Saya ingin masalah ini berakhir segera supaya bisa fokus pada kegiatan yang jauh lebih penting. Biarlah KPK sendiri yang menilai di mana letak kesalahan itu terjadi," ujarnya.
 
Noviwaldy Merasa Dihalangi
Noviwaldy Jusman memilih menyerahkan kasus tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun niat Noviwaldy coba dihalangi-halangi.
 
Wakil Ketua DPRD Riau ini merasa tidak nyaman dengan tudingan yang mengarah padanya. Padahal, kata dia, proses masuknya anggaran pembayaran hutang daerah sebesar Rp220 miliar itu di APBD P 2015, kecolongan bagi lembaga dewan.
 
"Banyak anggota dewan membujuk saya (tidak melapor ke KPK), tapi saya katakan, No," kata Noviwaldy beberapa waktu lalu.
 
Noviwaldy mengaku yakin untuk melaporkan ke KPK, dalam upaya pencegahan, karena dia yakin seribu persen tidak melakukan pelanggaran dalam kasus ini.
 
"Banyak yang suruh tetap hadir Senin (Rapat terkait pembahasan eskalasi)..Saya katakan, untuk (hadir) mempertontonkan tuan-tuan menuding nuding saya?" lanjut Noviwaldy.
 
"Saya tetap pada prinsif. Kalau saya gak bersih, takutlah saya," ulangnya.
 
Lalu, apa hasil yang diharapkan Noviwaldy dengan melaporkan ke KPK? Ia mengatakan, menunggu tanggapan KPK untuk menilai dan memeriksanya sesuai mekanisme lembaga tersebut.
 
Namun ada juga anggota dewan yang mendorong Wakil Ketua DPRD itu menyampaikan laporan ke KPK, salah satunya Asri Auzar. "Itu adalah hak beliau untuk melapor, saya kira sepanjang itu dilakukan menurut dia yang terbaik, kami tidak bisa mengatakan apa-apa," kata Asri.
 
Menurut Asri, masalah dana eskalasi ini sudah terlanjur bergulir ke publik. Apapun hasilnya, masalah ini harus segera dituntaskan, agar tak menimbulkan persoalan baru di belakang hari.
 
"Itu adalah hak keterbukaan. Kalau itu langkah yang diambil, berarti beliau sudah mengkaji dengan seksama. Bagi kami, yang dipertanyakan teman-teman dewan, kenapa dana eskalasi ini masuk. Jadi kalau beliau mau membawa ke jalur hukum sangat bagus, kita perlu kejujuran. Kami tentu sangat mendukung upaya ini," sebut politisi Demokrat ini lagi.
 
Hal yang sama juga disampaikan politisi Partai Gerindra, Taufik Arakhman. Ketua Badan Kehormatan DPRD Riau menyebutkan, apa yang direncanakan oleh Noviwaldy Jusman dalam sudut pandang langkah itu paling tepat.
 
"Itu adalah hak setiap orang, mungkin dari sudut pandang beliau adalah hal paling tepat. Masalah ini telah bergulir, tentunya masing-masing pihak harus memberikan klarifikasi untuk melihat sejauh mana masalahnya," tutup Taufik. Grc/Ir