KADAR : Propaganda Oknum Mantan Anggota BIN Ganggu Konsentrasi Presiden dan Iklim Bisnis di Riau
Menyikapi adanya statemen oknum mengaku mantan anggota BIN yang mengatakan telah muncul kembali Gerakan Riau Merdeka, penggiat masyarakat sipil yakni kelompok Kajian Aksi Demokrasi Rakyat (KADAR) menyebut pernyataan tersebut telah mengoyak keharmonisan kehidupan sosial dan keamanan di Provinsi Riau khususnya, dan Indonesia pada umumnya.
Disampaikan Ketua KADAR, Abuzar, bahwa dengan mengatakan atau menuding saat ini ada Gerakan Riau Medeka yang sudah melakukan rapat-rapat, serta menyebut pelakunya adalah oknum seorang dosen mantan pendukung Jokowi. Maka perbuatan oknum mantan anggota BIN ini dapat membuat gaduh tatanan sosial masyarakat dan bangsa, serta mengganggu konsentrasi Presiden Prabowo Subianto dalam memimpin pembangunan Negara Indonesia.
"Tidak baik hanya mencari panggung dan berupaya menebar jala untuk memancing perhatian publik, yang dapat mengaburkan konsentrasi Presiden Prabowo Subianto dalam upaya membangun dan mengokohkan pondasi ekonomi kerakyatan dengan program swasembada Pangan nya saat ini, serta Penegakan Hukum yang sedang gencar dilakukan," jelas tegas Abuzar.
Seperti diketahui, Kolonel Purn Sri Radjasa Chandra menyampaikan hal tersebut dalam Podcast yang dipandu Jurnalis Darmawan Sepriyossa, yang diposting akun Youtube (YT) Channel Forum Keadilan TV pada Kamis, 07 Agustus 2025 sekitar pukul 14.00 WIB.
Diduga bahwa Gerakan Riau Merdeka sudah mulai melakukan rapat-rapat yang dimotori dosen mantan pendukung Jokowi. Tudingan ini tentu sangat bias dan menyasar fitnah kemana-mana yang ditangkap masyarakat. Akan timbul saling tuding di kalangan masyarakat jika oknum mantan anggota BIN tidak menyebutkan nama pasti pelaku yang diduga tersebut.
Hal ini dapat ditafsirkan semacam upaya membangun opini bahwa ada gerakan yang di motori mantan pendukung Jokowi yang notabene mantan Presiden, agar terkesan ada upaya kelompok pendukung Jokowi mengganggu pemerintahan Prabowo Subianto saat ini.
"Akan timbul saling tuding dalam masyarakat. Maka kami menilai sebaiknya oknum mantan anggota BIN ini diperiksa. Karena dampak pernyataannya sangat besar menimbulkan huru-hara sosial yang dapat berujung huru-hara keamanan secara nyata. Jika hal ini terjadi, tentu akan sangat merugikan sekali." Jelas Abuzar lagi.
KADAR melihat upaya menjadikan Riau sebagai sasaran dilemparkannya isu ini memiliki motif yang beragam. Ada persoalan ekonomi dan investasi yang besar di Riau, serta wacana Daerah Istimewa Riau yang sedang bergulir. Beberapa sumber KADAR menyampaikan kelompok masyarakat mulai menerka-nerka tudingan diarahkan kepada beberapa orang seperti AA dan CR sebagai pelaku. Tentu ini semakin bias dalam masyarakat, hal mana tak ingin kita harapkan.
Untuk itu, diminta kepada Presiden Prabowo Subianto agar berhati-hati dengan gerakan sempalan yang berusaha menabur benih konflik dengan menjadikan isu daerah sebagai tameng.
Selanjutnya diharapkan BAIS TNi dapat mendeteksi gerakan partikelir oknum-oknum yang bisa jadi merupakan agenda gerakan pribadi atau kepentingan kelompok yang sengaja dimainkan. Jangan sampai kisruh ini membuat konsentrasi Presiden mengurus negara dan pemerintah daerah dalam membangun masyarakat jadi terganggu.
"Jangan sampai kedaulatan negara jadi taruhan. Pemerintah terganggu isu tak jelas. Saat ini Gubernur Riau, Abdul Wahid dan Walikota Pekanbaru Agung Nugroho sedang konsen mempersiapkan dan melakukan program nyata peningkatan kesejahteraan rakyat, dan penegakan hukum adalah prioritas penting untuk ditangani saat ini."
Ketua KADAR, Abuzar menegaskan harapan nya semoga bangsa Indonesia umumnya serta masyarakat Riau khususnya tetap dalam kondisi aman damai, dan pembangunan negara dibawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto berlangsung lancar serta bergerak maju. **
