Meradanglah Wan Tham

Desentralisasi disebut sebagai mahakarya reformasi dalam tata kelola pemerintah di Republik ini. Menjadi ramuan manjur tuk meremuk redam kembali lahirnya sistem negara serikat yang begitu alergi di telinga Jakarta.

Basa-basi kewenangan dituang dalam cawan-cawan regulasi. Namun disaat yang sama, kepala daerah provinsi, lubang hidungnya dicucuk atas nama perwakilan pemerintah pusat di daerah. Jika tak mangkui, tangan-tangan partai menjadi sangat efektif agar kepala daerah tetap menjadi kacung bersolek gemulai dan santun kepada tuannya.

Jadi, jangan terkejut dengan jamuan ala budak feodal rutin tersaji kepada pejabat pusat yang bertandang ke daerah. Protokoler katanya. Salah? Tidak juga, jika diletakkan sebagai cara memuliakan tamu. Seperti itu kita beragama dan beradat. Namun jika lebih dari itu, bolehlah kita bersilang argumen.

Tapi, pasti akan jadi suatu yang menghinakan jika itu semua menjadi cerminan dari mental yang terjajah. Imbasnya, jangankan tuk meradang, bersuara pun tak nak dengan kesewenang-wenangan Jakarta. Kepala daerah macam ini, elok mundur teratur, habiskan sisa usia bertimang-timang dengan anak cucu.

Wan Thamrin Hasyim, nakhoda Provinsi Riau saat ini dengan segala dinamika keterpilihannya, termasuk tipikal yang langka di tanah Melayu ini. Seorang Kepala Kanwil pernah membuat Wan satu ini naik pitam. Bahkan, pewarta sekali waktu juga pernah disembur karena pertanyaannya. Deuuh nasib jurnalis.

Namun setakat ini, Wan Tham belum terdengar meradang kepala Jakarta, disaat DBH semakin suram kelam, proyek strategis nasional di Riau yang seincek, Jalan Tol, berjalan macam labi-labi. Bahkan di negeri Seribu Kubah, kampung halaman Tuan, ratusan, atau mungkin ribuan honorer dirumahkan. Pemkab tekor katanya.

Padahal, puluhan tahun, hingga saat ini, Riau mengalirkan ratusan hingga ribuan triliun rupiah tuk membuat jalan raya mereka di pulau seberang itu mulus, listrik mereka terang-benderang, jas mereka necis, mobil, rumah dan kantor dinas mereka mentereng. Juga tuk pesta pora mereka di pulau Dewata, disaat air mata duka masih beradu dengan reruntuhan Lombok dan Palu.

Riau? tetaplah di urutan kincit. Jangan heran, tersebab akses, ada masyarakat salah satu desa di Kecamatan Kampar Kiri, sekali haram pernah menginjakkan kaki ke ibu kota kecamatannya. Ataupun, ada masyarakat Rupat merasa ibu kandungnya adalah tanah Melaka.

Meradanglah Wan Tham, naikkanlah level meradang Tuan, jangan hanya pada kami. Dan jangan pula seperti emak-emak yang jadi wali kota di timur pulau Jawa itu, menjadikan meradang pada bawahan sebagai ritualnya di depan kamera televisi nasional. Atau seperti mantan gubernur ibu kota, dari muncungnya yang tak dibandrol itu, rutin mengeluarkan serapah, namun hanya menyeringai dengan bisnis senggama. Sudah mafhum dengan teatrikal seperti itu.

Wan Tham, bagaklah pada Jakarta di sisa-sisa amanah dan usia. Saya iris tuk Tuan sajak Sutardji Calzoum Bachri: Jika ususmu belum bisa mencerna ususku, kuterjemahkan ususku ke dalam ususmu, kalau kelaminmu belum bilang kelaminku, aku terjemahkan kelaminku ke dalam kelaminmu, daging kita satu, arwah kita satu, walau masing jauh, yang tertusuk padamu berdarah padaku.

Bukan ashabiyah, atau berhenti merajut sabar. Hanya ingin mencerabut kepasrahan yang berlumut, ditengah mereka bersulang riang diatas apa yang kita pijak. Jika tak sanggup, bertimang-timang sajalah dengan anak cucu.

Oleh : Alwira Fanzary Indragiri
Ketua OKP Lingkar Anak Negeri Riau