P2KP Solusi Berantas Kemiskinan dan Lingkungan Kumuh
Pekanbaru Kota, inforiau - Sejak berganti namanya PNPM Mandiri menjadi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan atau disingkat dengan P2KP, banyak upaya-upaya pemerintah yang kini berjalan untuk senantiasa melakukan pemberdayaan lingkungan sekitar di suatu wilayah.
"Program pemerintah ini secara substansinya berupaya untuk penanggulangan kemiskinan, melalui konsep memberdayakan masyarakat dan pelaku pembangunan lokal lainnya, apalagi permasalahan kemiskinan di Indonesia sudah sangat mendesak untuk ditangani," ujar Lurah Tanah Datar, Dodi Rontas, saat melakukan perbincangan dengan inforiau, Selasa (26/01).
Menurut Dodi, khususnya di wilayah perkotaan, salah satu ciri umum dari kondisi fisik masyarakat miskin adalah tidak memiliki akses ke prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai, dengan kualitas perumahan dan permukiman yang jauh dibawah standar kelayakan, serta mata pencaharian yang tidak menentu.
"Disadari juga, bahwa selama ini banyak pihak lebih melihat persoalan kemiskinan hanya pada tataran gejala-gejala yang tampak terlihat dari luar atau di tataran permukaan saja seperti multidimensi, baik dimensi politik, sosial, ekonomi, aset dan lain-lain," tambahnya.
Dalam hal ini, Dodi, sedikit memaparkan dimensi-dimensi dari gejala-gejala kemiskinan tersebut yang muncul dalam berbagai bentuk, seperti diantaranya dimensi politik, sosial, lingkungan, ekonomi, dan juga dimensi aset.
"Karakteristik kemiskinan seperti tersebut di atas dan krisis ekonomi yang terjadi telah menyadarkan semua pihak, bahwa pendekatan dan cara yang dipilih dalam penanggulangan kemiskinan selama ini perlu diperbaiki, yaitu ke arah pengokohan kelembagaan masyarakat," tuturnya.
"Melalui kelembagaan masyarakat tersebut diharapkan tidak ada lagi kelompok masyarakat yang masih terjebak pada lingkaran kemiskinan, yang pada gilirannya antara lain diharapkan juga dapat tercipta lingkungan kota dengan perumahan yang lebih layak huni, di dalam permukiman yang lebih responsif, dan dengan sistem sosial masyarakat yang lebih mandiri melaksanakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan," sambung Dodi.
Model tersebut (kelembagaan masyarakat) juga diharapkan Dodi, mampu memberikan kontribusi untuk penyelesaian persoalan kemiskinan yang bersifat multi dimensional dan struktural.
"Khususnya yang terkait dengan dimensi-dimensi politik, sosial, dan ekonomi, serta dalam jangka panjang, mampu menyediakan aset yang lebih baik bagi masyarakat miskin dalam meningkatkan pendapatannya, meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman mereka, maupun menyuarakan aspirasinya dalam proses pengambilan keputusan," tukasnya. IIN
