Pilkades Serentak Rokan Hulu; Amanah dan Harga Diri
Oleh : Delpi Susanti, Ketua Kohati Cabang Pekanbaru
Sebanyak 51 Desa di Rokan Hulu menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa(Pilkades) Serentak pada Rabu (12/12/2018) lalu. Totalnya, ada 168 calon kepala desa yang berlaga. Dengan 80,654 Daftar Pemilih Tetap(DPT) yang tersebar di 261 Tempat Pemilihan Suara(TPS).
Seperti yang diingatkan Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (PMPD) Irfan Ridho, Cakades untuk berbesar hati menerima semua hasil pemungutan suara. Bahwasanya, ini juga sesuai arahan Bupati Rokan Hulu(H. Sukiman), para calon diharap legowo, siap menang dan siap kalah. Jangan sampai ada calon yang tidak terima dengan hasil akhir.
Satu dari puluhan desa yang menghelat Pilkades Serentak ini yaitu Desa Alahan. Untuk Pilkades yang diseleranggrakan di Desa Alahan ini, dengan 4 calon Kades tersebut, pada penghitungan suara di ungguli oleh Heri Susanto yang merupakan calon nomor urut 2, dengan jumlah perolehan suara 276 dari 650 DPT yang terdaftar.
Penulis menilai, Pilkades bukan hanya persoalan siap menang atau kalahnya, bukan lagi persoalan siapa yang mendukung dan siapa yang tidak mendukung, bukan persoalan hujat menghujat, melainkan menerima pada posisi support dan demaind.
Sekiranya, sebagai masyarakat yang selama ini merasa bahwasanya kebijakan yang dihasilkan kurang berpihak kepada masyarakat itu sendiri, jangan hanya menjadi masyarakat yang berbicara di belakang, namun diam ketika di forum.
Karena hakikatnya kritis dan ghibah itu 11 dan 12. Itu hanya akan menggolongkan kita sebagai masyarakat pada posisi golongan apatis. Masyarakat yang diam, tidak mau tau dan tidak peduli sama sekali pada pengawalan Perkades dan Perdes.
Jadilah masyarakat yang pada posisi demaind, masyarakat yang mempunyai tuntutan dan tersistematis sesuai dengan alur dan proses administrasi. Karena baiknya suatu organisi(Desa) dilihat dari administrasinya.
Baiknya suatu oganisasi (Desa) dilihat dari pelayanan yang diberikan. Artinya, pelayanan dan administrasi adalah hal yang tidak bisa dipisahkan dari unsur pengelolaan organisasi. Terlebih organisasi Pemerintahan Desa, yang harus balance dari Kepala Desa, Perangkat Desa beserta BPD nya. Karena sejatinya demaind adalah bukti kita sebagai masyarakat yang memiliki tuntutan untuk kebijakan yang akan ditetapkan.
Kemudian, berupayalah menjadi masyarakat yang support, sebab dengan itu adalah bukti kita sebagai masyarakat yang mendukung keputusan atau kebijakan yang telah dan akan di tetapkan.
Kepemimpinan bukan semata pada pemenangan yang diperoleh, melainkan juga pada amanah yang di emban. Tidak usah banyak kata, satu saja, amanah adalah harga diri. Ketika menjadi pemimpin, amanah artinya menegakkan harga dirimu sendiri. Namun ketika amanah tidak dijalankan, artinya tergadai sudah harga diri.
Proses penempatan Struktur Birokrasi juga suatu upaya penegakan amanah. Yang di posisikan pada spoil system dan Merit system. Sejatinya ketika pemimpin merekrut, atau memposisi kan jabatan struktural untuk diisi, bisa dilihat sebagai unsur merid systemnya. Jabatan karir atau perjalanan karir yang pernah diraih atau diperbuat, barulah spoil system sebagai bonusnya.
Ibaratkan agama dan birokrasi, jadikan agama sebagai sandaran jalannya organisasi tersebut, dan organisasi (Pemerintahan Desa) lah yang mengikuti pada agama, bukan sebaliknya. Keberhasilan kepemimpinan hari ini dilihat dari kepemimpinan yang diilahirkan pada periode berikutnya, maka jangan menjadikan amanah sebagai suatu beban, namun jadikan amanah sebagai harga diri. Wassalam
