Plt Gubri: Pemprov Riau Hanya Ikuti Prosedur

Minggu, 10 Januari 2016 23:07:37 802
Plt Gubri: Pemprov Riau Hanya Ikuti Prosedur
Pekanbaru, inforiau.co - Masalah dana bantuan untuk pengelolaan mesjid dan pendidikan di Riau yang hingga saat ini belum juga diselesaikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, sempat berkembang kecaman di tengah masyarakat bahwa Plt Gubernur Riau, Arsyadjulaindi Rachman dinilai tidak peduli dengan mesjid dan pendidikan di Riau. 
 
Hal tersebut tentu saja akan membuat citra Andi Rachman sapaan akrab Plt Gubri sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di Riau akan rusak. Menanggapi hal itu, Andi Rachman berusaha untuk meluruskan, bahwa untuk saat ini, bantuan yang akan disalurkan Pemerintah Provinsi tidak sama sepert tahun-tahun sebelumnya. 
 
"Bukan begitu, kami bukan tidak memperhatikan keingingan masyarakat. Tapi memang harus ikuti peraturannya," ujar dengan nada rendah. 
 
Dia juga membantah bahwa tidak dicairkannya bantuan untuk pengelolaan mesjid dan pendidikan, tidak pula menjadi bahan evaluasi Pemprov Riau terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menaungi masalah itu. "Itukan tergantung SKPD-nya lagi," sambungnya.
 
Dia mengaku bahwa untuk saat ini Pemprov Riau takut untuk menjalankan kebijakan tanpa mengikuti prosedur. Sebab itupula Andi Rachman meminta agar masyarakat mengerti bahwa, untuk mendapatkan bantuan kucuran dana dari Pemerintah Riau harus lengkap syarat dan ketentuannya. Selanjutnya, Pemerintah Provinsi Riau akan mengucurkan dana itu sesuai kebutuhan saja. 
 
"Kalau tidak diikuti aturannya, ya tidak bisa dicairkanlah. Kalau aturan itu tidak diikuti kami yang salah jadinya," kata Andi Rachman dilansir di bertuahpos.com. 
 
Menurutnya, sejak jauh-jauh hari, pihaknya sudah ingatkan bahwa pengurus mesjid, organisasi atau lembaga pendidikan yang ingin mendapatkan bantuan anggaran dari Pemerintah Provinsi Riau harus melengkapi semua persyaratan yang sudah dilakukan. 
 
"Nanti SKPD-nya yang verifikasi. Peruntukannya juga harus jelas untuk apa. SKPD itu juga punya rencana kerja. Yang pasti bantuan yang sudah lewat tidak bisa lagi, harus diajukan kem bali," katanya.
 
Sebelumnya, yang menjadi kekecewaan masyrakat, Pemprov Riau tidak memberi kejelasan soal dana bantuan untuk masyarakat itu. Sementara pada akhir tahun 2015 lalu, Pemerintah Provinsi Riau malah jor-joran mengelontorkan anggaran miliaran rupiah untuk pelaksanaan kongres HMI. Padahal disaat yang sama, sejumlah mahasiswa mengeluhkan beasiswa mereka yang belum jelas kabarnya. Demikian juga dengan bantuan yang digelontorkan untuk bantuan masjid di Riau. IR6 

KOMENTAR