Tak Ada Politisisasi Demo 4 November
Jakarta, inforiau - Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi DKI Jakarta meyakini tak ada upaya politisasi dalam aksi unjuk rasa pada 4 November 2016. Wakil Ketua PWNU, Samsul Ma'arif mengatakan, isu politisasi dalam aksi unjuk rasa 4 November merupakan kabar yang keliru.
"Tidak ada kaitannya dengan politik (aksi unjuk rasa pada 4 November 2016). Apalagi kita sebagai ormas keagamaan tidak ada hubungannya dengan tarik menarik kepentingan politik," kata Samsul di Kantor PWNU, Jakarta Timur, Rabu (2/11/2016).
Aksi tersebut, kata Samsul, murni untuk mendorong proses hukum terhadap Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang dianggap menistakan agama.
Samsul mengatakan, tuntutan yang akan dilayangkan dalam unjuk rasa tersebut hanya agar kepolisian melakukan proses hukum terhadap Ahok secara terbuka, transparan dan demi kepentingan masyarakat umum.
"Yang penting ada usaha yang benar. Bahwa aparat hukum telah melakukan proses secara terbuka, transparan, dan mementingkan kepentingan masyarakat secara umum," kata Samsul.
Kendati mendorong proses hukum terhadap Ahok, Samsul tetap menyerahkan kepada kepolisian.
Menurut Samsul, PWNU akan menghormati segala putusan terkait proses hukum yang dilakukan terhadap Ahok.
"Misalnya proses hukum menyatakan bahwa Ahok itu tidak salah, ya kita harus menghormati. Ya kita harus menghormati bahwa itu adalah bagian dari proses hukum," kata Samsul.
Unjuk rasa rencananya dilangsungkan di depan Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Sekitar 35.000 orang disebut bakal terlibat dalam aksi ini.
Sementara itu, Ketua Umum Partai Gerindra menilai aksi demonstrasi ini wajar karena Polri dinilainya tak mendengar aspirasi rakyat.
"Jadi, kenapa yang dipermasalahkan demonstran? Ya kalau lembaga politik pemerintahan dirasakan oleh rakyat tidak bisa mendengar aspirasi rakyat, ya rakyat akan turun ke jalan," kata Prabowo di kantor DPP PKS, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa (1/11/2016).
Prabowo menilai, dalam menyikapi polemik pernyataan Ahok, pemerintah belum sepenuhnya mendengar aspirasi rakyat yang merasa terusik.
"Parlemen ada, tetapi kadang-kadang parlemen tidak didengar. Kadang-kadang, Anda tahu sendirilah," tutur Prabowo.
Hal senada disampaikan Presiden PKS Sohibul Iman. Ia mengatakan, hak menyampaikan pendapat dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu, ia mengimbau agar demonstrasi dilakukan secara damai tanpa mengganggu hak konstitusional warga negara lainnya.
Sohibul juga berharap agar penegak hukum bijak menghadapi demonstrasi ini agar bisa meminimalisasi gejolak.
"Silakan Anda ambil hak Anda, tetapi jangan melanggar hukum dan konstitusi. Kami sepakat jaga ketertiban dan jangan sampai ada (aksi) anarkistis," kata Sohibul.*1
