BPKP: Hanya Bank Riau Kepri yang Sehat

Pekanbaru, inforiau - Gubernur Riau, H Arsyadjuliandi Rachman mengakui, dari tujuh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau hanya satu yang baru memberikan kontribusi besar bagi pembangunan daerah. Sementara satu BUMD tidak lagi beroperasi.

Demikian disampaikan Gubri dalam arahannya saat membuka Workshop Peningkatan Kinerja BUMD, di Gedung Menara Bank Riau Kepri, Kamis (9/6) Pekanbaru.
Padahal, kata Gubri, investasi Pemprov Riau berupa penyertaan modal bertujuan peningkatan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah maupun peningkatan pendapatan daerah, yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat. "Nah, ini yang kita sayangkan. Sampai saat ini belum seluruhnya BUMD kita bekerja secara optimal. Seharus modal yang diberikan itu dapat dikelolah dengan baik, agar memberikan manfaat besar untuk kepentingan rakyat Riau," ujarnya.

Karena itu, lanjut Gubri, Pemprov Riau sebagai pemegang saham ketujuh BUMD telah bekerjasama dengan dengan BPKP dalam pelaksanaan audit kinerja dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik.
"Dari hasil pengawasan yang dilakukan BPKP, saya bisa mendapat gambaran bahwa masih banyak hal-hal yang perlu dibenahi dari BUMD kita. Oleh sebab itu, perlu saya sampaikan kondisi itu patut diperhatikan para pemangku kepentingan BUMD-BUMD Riau. Termasuk langkah apa yang diperlukan dalam mengembangkan dan membesarkan usaha pada masa datang," pesannya.

Gubernur Riau Aryadjuliandi Rahman mengatakan bahwa saat ini Peran BUMD yang sangat strategis, dimana dimasa krisis global akan menjadi tulang punggung Penerimaan Asli Daerah (PAD) selain itu menjadi pilar pertumbuhan ekonomi sesuai tugas masing-masing dan memiliki kekuatan yang luar biasa bila dikelola dengan baik. Gubernur Riau berharap sudah saatnya BUMD Provinsi Riau  berbenah dengan segala permasalahannya  dan turut didampingi BPKP dalam pembenahannya.

"Tapi kalau kondisinya seperti ini. Bagaimana BUMD itu memberikan PAD kepada Pemprov Riau. Apalagi perkembangan terakhir pendapatan daerah yang bersumber dari DBH telah menurun secara signifikan, akibat turunnya harga minya dan gas dunia," katanya.

Gubri meminta pengurus BUMD harus memiliki komitmen untuk meningkatkan kinerja perusahaann, transparan dan akuntabel dalam mengelola perusahaan dengan cara melaporkan perkembangan perusahaan kepada Pemprov Riau secara berkala.

"Ini penting sehingga pemegang saham mengetahui perkembangan perusahaan, sehingga dapat diberikan masukan dan upaya-upaya strategis untuk kemajuan BUMD itu sendiri," tandasnya.
Sebagaimana diketahui Pemerintah Provinsi Riau memiliki 7 BUMD yakni Jamkrida Riau, PT. Riau Airlines, PT. Riau Petroleum, PT. Sarana Pengembangan Riau, PT. Pengembangan Investasi Riau, PT. Permodalan Ekonomi Rakyat dan PT. Bank Riau Kepri.

BRK Paling Sehat
Sementara itu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyatakan saat ini dari sekian banyak Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Provinsi Riau ternyata baru Bank Riau Kepri (BRK) yang sehat.

Hal itu diungkapkan pejabat BPKP dalam kegiatan workshop Integrasi Sistem Pengawasan dan Pembinaan BUMD dalam rangka peningkatan kinerja BUMD di Riau dan penandatanganan fakta integritas Dewan Komisaris dan Direksi BUMD Riau.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Sueb Cahyadi mengatakan ada  tujuh BUMD di Riau dan hanya Bank Riau Kepri yang sehat. "Tentu hal itu menjadi tugas bersama untuk menjadikan BUMD yang sehat dan kuat. Kunci utama dalam menjadikan BUMD yang sehat tentu saja dengan penyelenggaraan BUMD secara Good Corporate Governance (GCG)," katanya.

BPKP juga menyatakan kesediaannya untuk mendampingi seluruh BUMD dalam hal konsultasi pengelolaan manajemen, konsultasi permasalahan pengelolaan keuangan dan penyelenggaraan GCG termasuk dalam kaitan pengelolaan administrasi sesuai dengan aturan.

Bank Riau Kepri sebagai BUMD yang paling sehat di Riau diharapkan menjadi lokomotif penggerak utama pelaksanaan GCG BUMD di Riau, termasuk peningkatan kompetensi dari para personil BUMD di Riau. Selain itu nantinya akan dilakukan berbagai kegiatan yang berkesinambungan berkaitan dengan pelaksanaan GCG di BUMD Povinsi Riau.

Sueb Cahyadi juga mengapresiasi Bank Riau Kepri yang telah bersedia menjadi motor dan role model dalam pembenahan BUMD di Riau secara keseluruhan dengan pendampingan oleh BPKP Riau.
Khusus di Riau, kata dia, permasalahan BUMD biasanya adalah penyelenggaraan GCG yaitu TARIF (Transparency, Accountability, Responsibility, Indepandency dan Fairness). AMN/JEF