Penanganan Anak Tidak Sekolah, Pemko Pekanbaru akan Susun Anggaran Khusus

Sabtu, 19 November 2022 21:27:50
Penanganan Anak Tidak Sekolah, Pemko Pekanbaru akan Susun Anggaran Khusus
Ilustrasi/Net

Inforiau - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, ke depannya akan menyusun perencanaan dan penganggaran untuk penanganan anak tidak sekolah.

Hal itu sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah pada rapat diseminasi penyusunan panduan perencanaan dan penganggaran penanganan anak tidak sekolah, Senin (14/11) kemarin.

"Tujuan dari kegiatan diseminasi ini untuk memberikan pemahaman kepada masing-masing pemerintah daerah untuk ke depannya melakukan perencanaan dan penganggaran terhadap anak putus sekolah," ucap Penjabat Walikota Pekanbaru Muflihun S.STP M.AP melalui Asisten III Bidang Administrasi Umum Masykur Tarmizi belum lama ini.

Untuk keperluan perencanaan dan penganggaran itu, kata dia, maka pemerintah kota akan melakukan pendataan terlebih dahulu terhadap jumlah anak yang tidak sekolah di tiap-tiap kecamatan.

"Teknis pendataannya, kita akan minta masing-masing camat dan lurah bersama RT-RW mendata untuk mengetahui by name by address anak-anak yang putus sekolah di Kota Pekanbaru. Ini wacana ke depannya," ujar dia.

Disampaikan Masykur, ada beberapa faktor penyebab anak tidak sekolah seperti kondisi ekonomi, sosial budaya, kesehatan, dan faktor lainnya.

"Nantinya akan kita klasifikasikan, berapa anak yang putus sekolah, terus yang lulus tapi tidak melanjutkan pendidikan, dan yang belum pernah sekolah sama sekali," paparnya.

Di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sendiri, lanjut dia, sebenarnya sudah memiliki data awal. Data itu bisa diakses pemerintah kabupaten/kota di portal atau website yang disiapkan oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin).

"Data yang ada di Pusdatin ini nantinya bisa kita verifikasi. Makanya perlu diawali dengan pendataan terlebih dahulu," ungkapnya.

Terkait batas waktu pendataan, dikatakan Masykur belum ada disampaikan oleh Ditjen Bina Pembangunan Daerah.

"Batas waktunya kemarin tidak disebutkan, tapi secepatnyalah. Karena daerah penting menyiapkan basis data yang lebih akurat, sehingga ketika datanya sudah kita ketahui, bisa kita merencanakan dan menganggarkan untuk penanganan anak yang putus sekolah ini," tutupnya.*

KOMENTAR